<![CDATA[Penelitian ini membahas masalah tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum dalam pemeriksaan kapal niaga, yang menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang mengatur keamanan maritim serta peran berbagai institusi dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum, yang berakibat pada keterlambatan, peningkatan biaya operasional, dan ketidakpastian bagi pelaku usaha perkapalan. Kondisi ini tidak hanya menghambat perkembangan sektor maritim, tetapi juga berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi nasional. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka regulasi yang terpadu serta badan koordinasi penegakan hukum maritim yang terpusat guna menjamin konsistensi dan efektivitas dalam pemeriksaan kapal. Selain itu, harmonisasi kewenangan lembaga dan peningkatan kerja sama antarinstansi diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efisien dan mendukung pertumbuhan industri pelayaran. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat tata kelola maritim dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.]]>
Copyrights © 2025
