<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisisan terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual; dan 2) faktor pendukung dan penghambat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Lampung Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan dua narasumber dari kepolisian setempat. Perlindungan hukum bagi anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup upaya edukasi, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian mencakup perlindungan sementara, pendampingan korban, serta pelibatan polisi wanita (polwan) dalam proses investigasi. Selain itu, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti kurangnya bukti dan hambatan dari pihak korban, serta keterbatasan fasilitas seperti rumah aman untuk korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepolisian, psikolog forensik, dan lembaga sosial lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Faktor pendukung yang ditemukan adalah kerjasama antara kepolisian dan lembaga terkait, serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan perlindungan anak.]]>
Copyrights © 2025
