Articles
<![CDATA[LEGAL POSITION OF BONDING THE BUYING OF LAND PLOT ABOVE MASTER CERTIFICATE OF LAND PROPRIETARY RIGHTS IN KAMPUNG SUKAMANDI WAY GUBAK BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Rissa Afni Martinouva]]>;
<![CDATA[Linda Panheti]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>;
<![CDATA[Aditia Arief Firmanto]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol 17 No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v17i1.270
<![CDATA[Agreement is a legal relationship regarding property. The types of agreements in civil law consist of many types, one of which is a material agreement such as a plot of land. Land plots are not only carried out by developing business entities that have met the requirements, but are also carried out by individuals. Plots of land by individuals are very helpful for the government in terms of accelerating the equitable distribution of residents' needs for housing. There are also land issues that arise because of the land acquisition process by individuals. These problems are usually expressed by buyers who feel aggrieved. Because there is a discrepancy between what was purchased from the plot holder and what he received later.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN ]]>
<![CDATA[Tian Terina]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v9i1.606
<![CDATA[Notaris wajib merahasiakan isi akta pengguna jasa dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait kesesuaian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pasal 3 oleh Notaris disandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta tindakan kalangan Notaris dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada pasal 16 Ayat 1 huruf f UUJN, maka kerahasiaan ini memberikan celah dan tempat perlindungan bagi pergerakan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana pada Pasal 3 mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana, sedangkan notaris juga wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta, sehingga Peraturan Pemerintah yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU ]]>
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>;
<![CDATA[Tia Amelia]]>;
<![CDATA[Ledi Vebriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Malahayati Vol 1, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malayati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33024/jhm.v1i1.3750
<![CDATA[AbstrakPeran Notaris dalam pembuatan dan penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitor diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut. Sehingga tanggung jawab Notaris sebagai pejabat publik dalam upayanya untuk mewujudkan kepastian hukum khususnya terhadap perjanjian kredit perbankan yang menggunakan klausula baku dapat terimplikasi dengan baik sesuai dengan kaidah, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris serta tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini bahwa tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah jika mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu akta perjanjian kreditnya maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.Keywords: Tanggung Jawab, Notaris, Perjanjian Kredit, Klausula Baku, Kebebasan Berkontrak.]]>
<![CDATA[LEGAL DUE TO CANCELLATION OF SALE AND PURCHASE ASSETS THAT DO NOT MEET THE MATERIAL AND FORMAL CONDITIONS ]]>
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>
<![CDATA[ Saburai International Journal of Social Sciences and Development Vol 4, No 1 (2020): SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND DEVELOPMENT ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/saburaiijssd.v4i1.726
<![CDATA[The focus of this study is the implementation of the cancellation of authentic deeds that do not meet the material requirements and formal requirements as well as the legal consequences of the cancellation of the binding deed of sale and purchase that do not meet the material requirements and formal requirements. The method used in this study is the normative approach and the Normative approach is derived from data collection obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis methods. The answer to the problem in this study is that the implementation of authentic deed cancellation that does not meet the material requirements and formal requirements, the injured party can make an effort to settle the cancellation of the deed that is a court suit. The evaluation of a notarial deed becomes null and void by law must go through a lawsuit process to the general court to prove whether the notary deed violates the provisions in the UUJN or other legislation. If there is a party who believes or knows that the notarial deed violates the applicable provisions, the parties must be able to prove it through a lawsuit in court.]]>
<![CDATA[Jaminan Hak Atas Tanah Sertifikat Yang Diperoleh Dari Pewarisan Dalam Pembebanan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v4i2.483
<![CDATA[The role of financial institutions or banks is very important in meeting the needs of funds for the community, one of which is by providing credit. The practice of granting credit from the Bank is known as a method called Mortgage Rights as a credit guarantee institution to the community in order to develop their business, in which the certificate of ownership of land is given to a notary to check the authenticity of the certificate before being encumbered. Certificate checks are carried out at the The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency office in accordance with the location of the certificate land. The certificate obtained from the inheritance usually results in conflict if one of his heirs does not approve of the existence of a debt owed by one who collateralizes the certificate.This study uses the socio legal method which is to examine the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contractual factual in every particular legal event that occurs in the community in order to achieve the goals that have been determined.The results of the study can be concluded that the imposition of Underwriting Rights on certificates obtained from inheritance if the beneficiary has not been divided or has not yet returned the name can be done if all the heirs come to approve and know through the signature as proof of approval, if there is one heir who does not want to sign or do not agree, then the imposition of Mortgage Rights cannot be imposed. There are 2 (two) legal protections for creditors over disputes over ownership of land rights that are encumbered with Mortgage Rights. Ie, preventive legal protection (prevention) and repressive legal protection (coercion). If the creditor has tried through preventive measures and ultimately the credit is problematic, then the creditor will use repressive measures. Repressive measures that will be carried out are efforts to save credit through non-litigation.]]>
<![CDATA[MENINGKATKAN PERANAN PERUSAHAAN BUMN YANG SUDAH GO PUBLIK DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN BISNIS BERBASIS BUDAYA DAN KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Tb. Boy B. Ariffin]]>;
<![CDATA[Rendy Renaldy]]>
<![CDATA[ Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2079
<![CDATA[Peran dan fungsi BUMN dalam mengelola keuangan Negara harus diiringi dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik Negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigm yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tau makna dan proses pengeloaan bisnis dari pada hasil suatu aktifitas bisnis. Penelitian menggunakan metode juridis normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini pentingnya peran BUMN tersebut dan tantangan global yang semakin ketat, maka diperlukan adanya suatu sistem pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN yang berorientasi pada penciptaan nilai untuk mendorong peningkatan kinerja berlandaskan pada suatu tatanan manajemen korporasi yang bermutu agar dapat menjadi ujung tombak Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tidak mengabaikan fungsi public services-nya, serta mampu berkompetisi di dalam pasar global.]]>
<![CDATA[BIMBINGAN TEKNIS BAGI ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GPI) DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Purwanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Rachman, Fathur]]>;
<![CDATA[Lutfi, M.]]>;
<![CDATA[Aryani, Gustina]]>;
<![CDATA[Surya Pratama, Satrya]]>;
<![CDATA[Renaldy, Rendy]]>;
<![CDATA[Gunawan, Tedi]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): JM-PKM ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/jmpkm.v2i2.1201
<![CDATA[Technical guidence for all over member consumer protection agency Gerakan Perubahan Indonesia (LP-GPI) need to be emplemented to provide supplies sciencein the legal field consumer protection, before the members LPK-GPI wider plunge into society. Verious aspects consumer protection given on activitythis technicsl guidance. Problem approach use approach normative and empirical approach that is by doing outreach activities and technical guidance. Data types cansist of primary blood and secondary data. Data collection done whit literature study and field study. Data alalysis whit qualitative analiysis. Society in general do not understand about consumer protection law about their rights and obligation as a consumer dan many caseshappen regerding so that three is a need accompaniment for society relatedto consumer]]>
<![CDATA[Penguatan Kesadaran Hukum terhadap Penggunaan Sosial Media di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ]]>
<![CDATA[Purwanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Aryani, Gustina]]>;
<![CDATA[Rachman, Fathur]]>;
<![CDATA[Renaldy, Rendy]]>;
<![CDATA[Pratama, Satrya Surya]]>;
<![CDATA[Gunawan, Tedi]]>
<![CDATA[ JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 5, No 01 (2024): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jams.v5i01.3126
<![CDATA[Media sosial menjadi sarana komunikasi utama yang tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang penting untuk dipahami dan diatur dengan baik. Meningkatnya prevalensi dan dampak negatif penyalahgunaan media sosial di lingkungan masyarakat pedesaan menjadikan perlunya kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaannya. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Desa Bernung mengenai aspek hukum media sosial, termasuk mengenali dampak positif dan negatif penggunaannya, serta memberikan strategi cerdas dalam bersosial media. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan dengan mengundang narasumber ahli dari Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dan mengadakan sesi tanya jawab kepada peserta. Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu, 15 april 2023 di Bala Desa Bernung, kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh kepala desa bernung, aparat desa, dan warga masyarakat Desa Bernung. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bernung menyambut baik kegiatan ini dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi hukum terkait media sosial, mengidentifikasi potensi risiko seperti penyebaran informasi palsu dan perundungan online, serta memperoleh strategi untuk menghindari dampak negatif tersebut. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi digital masyarakat dan memberikan bekal dalam mengelola interaksi online secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran hukum dan kesejahteraan sosial di Desa Bernung.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pengembalian Uang Negara Pada Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Sutama, Prana Jaya]]>;
<![CDATA[Delta, Ria]]>;
<![CDATA[Renaldy, Rendy]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2425
<![CDATA[Tindak pidana korupsi pada intinya adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, oleh sebab itu pelaku korupsi wajib mengembalikan uang negara yang telah diambilnya. Permasalahan bagaimanakah cara pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi? apakah akibat hukumnya jika pelaku tidak dapat mengembalkan uang Negara dari hasil korupsi?Pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data antara lain seleksi data dan klasifikasi data Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.Kesimpulan, pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/JA/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembalian keuangan negara tindak pidana korupsi adalah para koruptor lebih memilih menjalani hukuman penjara dibanding harus membayar uang pengganti akibat hukum jika pelaku tidak dapat mengembalikan uang negara dari hasil korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa pelaku hanya menjalankan pidana subsider dan pidana kurungan. Memang secara substansi ini sangat merugikan negara karena pada tindak pidana korupsi hanya mempidana pelaku saja tanpa dapat mengembalikan keuangan negara. Sehingga sampai saat ini uang negara hasil korupsi belum bisa sepenuhnya dikembalikan ke negara. Saran, bagi legislatif agar ditinjau kembali undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pengembalian keuangan negara hasil korupsi agar keuangan negara hasil korupsi dapat dikebalikan kepada negara. Bagi masyarakat luas hendaknya untuk bersama-sama pemerintah memberantas tindak pidana korupsi dimulai dari lingkungan sendiri dan diri sendiri.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Male, Martina]]>;
<![CDATA[Nadriana, Lenny]]>;
<![CDATA[Fukuyama, Diena]]>;
<![CDATA[Renaldy, Rendy]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2446
<![CDATA[Pawn agreements at this time are agreements that are often carried out by the majority of people in order to fulfill a growing number of needs, the same is true for the services of PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng Bandar Lampung, which provides solutions to people who are in need of funds by only providing a guarantee of valuable objects that have a value that matches the loan. In practice, several things become the subject of the problems discussed in this study, namely whether the form of a pawning agreement at PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng and how is the settlement of non-performing loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.Efforts made in discussing and solving the problems in this study were carried out using two kinds of approaches, namely juridical/normative and empirical approaches. The normative approach is carried out by studying and reviewing the provisions in the form of laws and regulations that apply in a formal juridical manner relating to the implementation of mortgage agreements and efforts to settle problem loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng. While the empirical approach is carried out by looking at the facts that apply to legal regulations related to the implementation of pawn agreements. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The research phase includes library research, namely research intended to obtain secondary data and field research, namely a way to obtain primary data to support secondary data. Data collection techniques include document studies and interviews. Data collection tools in library research are in the form of notes on the results of an inventory of legal materials and data collection tools in field research are in the form of a list of questions, then recorded via a tape recorder and flash disk. Data analysis using juridical-qualitative method.The form of a pawn agreement at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy applies the standard form of agreement, the pawnshop has prepared all the requirements by default in the form, and contained in the Credit Proof (SBK) and Pawning Proof (SBG) with the intention that the borrower must agree to all the terms contained in the form. The form of a standard agreement does not conflict with statutory regulations, because the Civil Code and other statutory provisions also do not prohibit a person from making an agreement in the particular form he wants. Settlement of problem loans at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy is through persuasive efforts.]]>
