<![CDATA[Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di era big data mengharuskan otoritas perpajakan melakukan reformasi perpajakan. Sistem informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) yang sebelumnya dipakai dinilai belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, seperti teknologi yang dimiliki DJP masih kurang memadai hingga pada ketahanan dan kestabilan infrastruktur yang digunakan semakin berkurang melatarbelakangi DJP selaku fiskus melakukan transformasi digital dengan membuat Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) melalui coretax system. Penelitian ini membahas tentang apa saja kepentingan mendesak dalam pembuatan coretax system sebagai reformasi administrasi perpajakan di Indonesia dan apa saja kendala dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode literature review. Hasil pada penelitian ini menunjukan Urgensi atau pentingnya dalam melakukan pembaruan coretax system untuk membantu mengakomodir kebutuhan dalam melakukan pertukaran informasi maupun data. Di lain sisi, kendala yang dihadapi adalah beban akses yang lebih berat menjadi tantangan. Coretax system harus mampu menangani kurang lebih dari 1 juta percatatan per hari, 17,4 juga SPT, data dan informasi dari 69 pihak ketiga, pertukaran data dari 86 yurisdiksi, hingga pada peserta yang mengikuti program Tax Amnesty. Begitupula tantangan jangkauan area, masih ada area-area di Indonesia yang mengalami blank spots wilayah seluler, khususnya di area terdepan, terluar dan tertinggal (3T) serta perbatasan yang menjadi permasalahan penerapan coretax system.]]>
Copyrights © 2025
