<![CDATA[Konsesi jalan tol merupakan keputusan persetujuan pejabat pemerintahan yang berwenang dengan badan usaha atau lembaga untuk mengelola fasiltias berupa ruas jalan tol untuk dapat dilakukan pengelolaan terhadap fasilitas jalan tol dengan tetap memperhatikan pengaturan perundang-undangna. Penerima hak konsesi jalan tol memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jalan tol, termasuk mengenai ketentuan pajak atas keuntungan yang diterima dari penerimaan hak konsesi jalan tol. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS pada PT Hutama Karya (Persero) dan kepastian hukum terkait pajak dengan diterimanya hak konsesi jalan tol JORRS. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait yang berkaitan, dan pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penerimaan hak konsesi jalan tol JORSS kepada PT Hutama Karya (Persero) dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan PT Hutama Karya (Persero) memiliki kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Badan atas penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS tersebut.]]>
Copyrights © 2024
