Jurnal Fatwa Hukum
Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PASAL 9 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022

NIM. A1011191231, MUHAMMAD RAFLI (Unknown)



Article Info

Publish Date
20 Dec 2023

Abstract

AbstractStreet vendors still use sidewalks and road shoulders for activities and peddling their wares, as we know that sidewalks are made for pedestrian and cycling facilities. With the use of sidewalks for selling, pedestrians are forced to use part of the road shoulder to walk, this can endanger the safety of pedestrians and potentially cause traffic congestion. This proves that the presence of street vendors is prone to causing problems.The research method used in this research is empirical research method. With the type of approach in this research through a descriptive approach. The type of data used in this research consists of primary and secondary data. All data is processed and analyzed using qualitative methods. The results of the research obtained by the author in this study show that the Arrangement of Street Vendors (PKL) carried out by the Pontianak City Government in the South Pontianak District area is still not carried out optimally because the arrangement and relocation for now is only carried out in areas that are the city center or main roads (protocols) and the government still has obstacles to the lack of budget owned to carry out arrangements, the Pontianak City government also has limited land to relocate and arrange Street Vendors (PKL). Efforts made by the Pontianak City Government in arranging street vendors are by collecting data and registering street vendors through the Pontianak City Trade Office, not charging fees or distribution, providing facilities in the form of container carts, and providing socialization to always maintain cleanliness and order while selling as long as the government does not have land to relocate the street vendors.   Keywords : Arrangement, Street Vendors, Government  AbstrakPedagang Kaki Lima masih menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk beraktifitas dan menjajakan dagangannya, sebagaimana yang kita tahu trotoar itu dibuat untuk fasilitas pejalan kaki maupun pesepeda. Dengan dipakainya trotoar untuk berjualan, maka pejalan kaki tepaksa menggunakan sebagian bahu jalan untuk berjalan, hal inilah yang dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. Hal itu membuktikan bahwa keberadaan pedagang kaki lima rentan menimbulkan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Dengan jenis pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Seluruh data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bahwa Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan masih belum dilakukan secara optimal dikarenakan penataan dan relokasi untuk saat ini hanya dilakukan di wilayah yang menjadi pusat kota atau jalan utama (protokol) dan pemerintah masih memiliki hambatan terhadap kurangnya anggaran yang dimiliki untuk melakukan penataan, pemerintah Kota Pontianak juga memiliki lahan yang terbatas untuk melakukan relokasi dan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu dengan melakukan Pendataan dan Pendaftaran terhadap Pedagang Kaki Lima melalui Dinas Perdagangan Kota Pontianak, tidak menarik iuran atau distribusi, serta memberikan fasilitas berupa gerobak kontainer, dan memberikan sosialisasi untuk selalu menjaga kebersihan dan ketertiban selama berjualan selama pemerintah belum memiliki lahan untuk melakukan relokasi terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut.  Kata Kunci : PKL, Penataan, Pemerintah

Copyrights © 2024






Journal Info

Abbrev

jfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...