<![CDATA[ABSTRACTThe occurrence of rights violations at one or all levels of examination is one of the problems faced by the Criminal Justice System. The types of violations can include administrative violations, procedural violations, or violations against the suspect himself, to serious violations such as witness fabrication and evidence fabrication in cases. Wrongful arrests, also known as wrongful arrests, start from human error or errors in the investigation carried out by investigators. Errors that occur during the investigation process have a significant impact because these errors will continue in the next steps if not corrected immediately. Legal protection and rights for children in Indonesia, especially children in conflict with the law, have not been implemented properly, the many violations that occur in the process of enforcing this regulation have resulted in various cases that have harmed the legal protection of children themselves. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for children as victims of wrongful arrest in Decision Number 131/PK/Pid.Sus/2015. In this study, a normative legal approach method is used using the nature of descriptive analytical research, namely presenting data on the contents of laws and regulations and the contents of decisions that are in accordance with the focus of the discussion, then collected to gain understanding and conclusions can be drawn. This study describes (1) What is the form of Legal Protection for Children as Victims of Wrongful Arrest according to the Criminal Procedure Code (KUHAP), (2) What is the form of Legal Protection for Children as Victims of Wrongful Arrest according to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System, and (3) Analysis of Legal Protection for Children as Victims of Wrongful Arrest in Decision No. 131/PK/Pid.Sus/2015.Keywords : Legal Protection, Children as Victims of Wrongful Arrest, Juvenile Criminal Justice System ABSTRAKTerjadinya pelanggaran hak di salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Sistem Peradilan Pidana. Jenis pelanggaran tersebut dapat mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran prosedur, atau pelanggaran terhadap diri tersangka sendiri, sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti dalam kasus. Salah tangkap, juga disebut sebagai salah orang, bermula dari kesalahan manusia atau kesalahan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kesalahan yang terjadi selama proses penyidikan memiliki dampak yang signifikan karena kesalahan tersebut akan berlanjut di langkah-langkah berikutnya jika tidak diperbaiki segera. Perlindungan hukum dan hak bagi anak di Indonesia terutama anak yang berhadapan dengan hukum belum terlaksana dengan baik, banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam proses penegakan peraturan ini mengakibatkan timbulnya berbagai kasus yang mencederai perlindungan hukum anak itu sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap pada Putusan Nomor 131/ PK/Pid.Sus/2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu Menyajikan data tentang isi peraturan perundang-undangan dan isi putusan yang sesuai dengan fokus pembahasan kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman dan dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menguraikan tentang (1) Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Salah Tangkap menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2) Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Salah Tangkap Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dan (3) Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Salah Tangkap Pada Putusan No. 131/PK/Pid.Sus/2015.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban Salah Tangkap, Sistem Peradilan Pidana Anak]]>
Copyrights © 2025
