<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan penistaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP lama dengan Pasal 300 KUHP baru. Tindak pidana penodaan agama sering terjadi dimasyarakat sebagai akibatnya menimbulkan pertarungan yang sukar untuk diminimalisir, sebab perseteruan kepercayaan memiliki esensi sebagai narasi yang sensitif. Regulasi pidana mengenai penodaan agama di Negara Indonesia telah disediakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Rumusan masalah yang diangkatkan 1) Bagaimana Pengaturan Delik Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru. 2) Bagaimana Perbedaan Rumusan Delik Penodaan Agama Berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis normatif atau pendekatan studi komperatif, yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan, buku, jurnal, dan internet dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat dan dapat menjawab dari rumusan masalah di atas. Melihat permasalahan diatas ditemukan bahwa pasal 156a KUHP lama sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, tetapi dengan adanya pembaharuan KUHP mengenai Penodaan Agama/Kepercayaan diharapkan mengatur lebih jelas mengenai aturan seseorang yang melakukan tindak pidana Penodaan terhadap Agama, untuk menetepkan seseorang dapat di kategorikan sebagai pelaku penista agama harus memperhatikan unsur- unsur yang ada di dalam Pasal 156a KUHP lama sebelum berlakunya Pasal 300 KUHP baru. agar untuk kedepannya para penegak hukum tidak multitafsir dalam menegakkan hukum.]]>
Copyrights © 2024
