<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam perjanjian layanan digital yang banyak menggunakan Klausula baku. Klausula ini umumnya disusun sepihak oleh pelaku usaha dan wajib disetujui oleh konsumen tanpa negosiasi. Dalam perspektif KUH Perdata, Klausula baku dinilai sah selama memenuhi syarat-syarat perjanjian, namun dalam praktiknya sering kali mencederai hak konsumen. Untuk menanggapi hal tersebut, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan terhadap kebebasan berkontrak, khususnya dengan melarang pencantuman Klausula yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Klausula baku dalam KUH Perdata, meninjau bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen, serta mengkaji problematika dan kedudukan Klausula baku dalam perjanjian layanan digital. Temuan menunjukkan adanya benturan prinsip antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen, sehingga dibutuhkan pembaruan regulasi, penguatan standar Klausula baku, serta literasi hukum bagi konsumen untuk menciptakan kontrak yang lebih adil dan seimbang di era digital]]>
Copyrights © 2025
