Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Perancangan Sistem Informasi Perekrutan Karyawan di PT.Surya Timur Anugrah Raya Wijaya, Andika
Jurnal Skripsi STMIK TIME Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : STMIK TIME

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.774 KB)

Abstract

Sistem informasi yang dirancang merupakan sistem informasi perekrutan karyawan berbasis komputerisasi untuk membantu assesor pada proses penyeleksian karyawan di PT.Surya Timur Anugrah Raya. Data bersumber dari berbagai buku, artikel maupun dokumen-dokumen yang kemudian dituangkan ke dalam aplikasi yang dirancang. Sistem yang dibangun menggunakan visual basic 2010 dan database Microsoft access 2007 yang dalam perancangannya membutuhkan surat keterangan (SK) penerimaan karyawan di PT.Surya Timur Anugrah Raya. Manfaat dari sistem informasi yang dibangun adalah dapat membantu assesor menghemat waktu dan biaya yang digunakan dalam proses perekrutan karyawan.
English legalese translation into Indonesian Dewi, Haru Deliana; Wijaya, Andika; Hidayat, Rahayu S.
Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia Vol. 21, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the difficulties in translating English legal texts derives from the uses of specialized language, also known as “legalese“. This research is a preliminary study which sets out to investigate the translation of English legalese into Indonesian in four open-accessed agreements. The data in English, which cover terms and expressions commonly used in legal documents, are classified into seven categories of legal English features. Their Indonesian translations are analysed by using Indonesian dictionaries to discover whether they can be considered as Indonesian legal language. The research finds that most English legalese terms and expressions studied are translated using common words and expressions, which can be looked up in the official monolingual Indonesian dictionary (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) but cannot be found in an Indonesian law dictionary. Therefore, it is concluded that Indonesian legal language is not yet established.
THE COMPARISON OF STRATEGIES USED IN TRANSLATING IDIOMATIC EXPRESSIONS IN A FANSUB AND THE OFFICIAL SUBTITLE OF GAME NIGHT MOVIE (2018) Putri, Fatmasari; Wijaya, Andika
International Review of Humanities Studies Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Characters in a movie often use idioms in various situations to express certain ideas. However, translating idioms can be challenging for translators making the movie subtitle. This descriptive-qualitative research aims to examine the types of idioms that appear in Game Night movie (2018) and compare the strategies used in the fansub and the official subtitle of the movie in translating idiomatic expressions. The data analyzed in this research consist of all the idioms that appear in the movie and their Indonesian translations. The results of this study show that English phrasal compounds constitute the most frequently used type of idiom. Meanwhile, the most used translation strategy in both the fansub and the official subtitle is the translation by paraphrase strategy. Despite the application of the same strategy, there are still some differences in the translations of the same idioms between the two subtitles. Meanwhile, other translation strategies are used in different frequencies. Overall, the study finds the official subtitle to be more communicative than the fansub translation.
Neural Network Controller Sebagai Automatic Transfer Switch PV Panel Dan Baterai Pada Robot Penjaga Lahan Pertanian Wijaya, Andika; Risma, Pola; Maulidda, Renny; Yudha, Hendra Marta
Journal of Applied Smart Electrical Network and Systems Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 2023 : June 2023
Publisher : Indonesian Society of Applied Science (ISAS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52158/jasens.v4i1.502

Abstract

Greenhouse adalah sebuah bagunan untuk membudidayakan tanaman didalamnya. Namun, ada masalah yang harus dihadapi, seperti gangguan objek penganggu tanaman (OPT) sehingga greenhouse membutuhkan penjaga yang tersedia 24 jam. Untuk menjaga keamanan dan kondisi lingkungan sekitar greenhouse solusi yang digunakan dengan aplikasi robotika, salah satunya robot security yang fungsinya mengawasi dan menjaga lingkungan secara terus-menerus dan memberikan informasi real-time. Kecerdasan juga ditanaman pada robot security untuk mengoptimalkan kinerjanya. Makalah ini membahas desain sistem automatic transfer switch (ATS) pada robot security “Maarinos” dengan menggunakan metode Neural Network . Tujuan untuk mendapatkan input kontrol yang efektif dalam menentukan output. Untuk pegujian Neural Network dilakukan melalui simulasi menggunakan aplikasi Neuroph Studio. Hasil dari simulasi menunjukan bahwa dengan metode Neural Network pada sistem automatic transfer switch (ATS) menghasilkan keputusan yang efektif, dimana jika sensor LDR mendeteksi intensitas cahaya > 850 Lux dan sensor pzem 017 mendeteksi tegangan > 10 V pada PV panel, nilai akan belogika 1 sementara jika intensitas cahaya < 850 Lux dan pzem 017 mendeteksi tegangan > 10 V nilai akan berlogika 0 dalam menentukan keputusan dan pada pendeteksian intensitas cahaya (Lux) dan tegangan (Volt) pada PV paneldengan tegangan (Volt) pada baterai, kecepatan motor DC (RPM) bevariasi.
Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah Farina, Thea; Nugraha, Satriya; Mulyawan, Agus; Wijaya, Andika
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1852

Abstract

Penerapan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam telah menjadi subjek penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Peluang yang kiranya sangat berkaitan dengan penerapan hukum adat mencakup peningkatan pelestarian lingkungan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hukum adat juga memberikan landasan bagi praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan mempromosikan ketahanan lokal. Namun, penerapan hukum adat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya masyarakat adat mendapatkan perlindungan hak terhadap tantangan utama sulitnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Hutan Adat sebagai sumber daya alam di Kalimantan Tengah menurut perspektif hukum adat. Menurut hasil penelitian, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, serta ketidaksesuaian dengan kerangka hukum nasional menjadi pemicu permasalahan antara Masyarakat adat dan pemerintah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah seharusnya memegang kepentingan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat, serta memperkuat keterkaitan antara hukum adat dan hukum formal. Langkah-langkah tersebut dapat menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya alam, yang menghargai pengetahuan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat resiliensi ekosistem dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatn hutan adat sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan.
Pengaruh Koordinator Kerja, Ketaatan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kemampuan Karyawan Pada Rsu Dr.Gl.Tobing Kab.Deli Serdang Sumatera Utara Wijaya, Andika
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS] Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kepemimpinan,Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Rsu Dr.GL.Tobing . Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.Dalam menentukan sampel penelitian ini mengunakan teknik jenuh (sensus) dimana semua populasi dijadikan sampel yang berjumlah 87 orang pegawai.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket (kuisoner),untuk menganalisis data dan informasi yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik data dimana digunakan pengujian hipotesis setelah melalui tahapan-tahapan seperti menyebarkan angket.Untuk menguji kualitas angket mengunakan uji validitas dan reliabilitas.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif,yakni menggunakan perhitungan angka-angka kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan regresi linier berganda,asumsi klasik,uji parsial (t),simultan (F),koefisien determinasi(R2).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepemimpinan terhadap kinerja pegawai,ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel disiplin kerja terhadapkinerja pegawai, ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Rsu Dr.GL.Tobing ,Sumatera Utara. 
The Effectiveness of Recognizing the Existence of Traditional Institutions in Indonesia Based on The Constitution Asfia, Hilyatul; Wijaya, Andika; D. Bangas, Karlinae; Milionhart, Benaya
Advances In Social Humanities Research Vol. 2 No. 9 (2024): Advances In Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v2i9.285

Abstract

Plurality is a social fact that cannot be avoided in Indonesia. The diversity of Indonesian people's tribes, religions, races, languages ??and religions shows their diversity. The founders of the Republic of Indonesia used the basic philosophy of "unity in diversity" to show the diverse social reality of the Indonesian nation, and the basic philosophy of "tunggal ika" to show the desire to unite the entire Indonesian nation into one. With the combination of the two, the philosophical motto of the Indonesian nation is "Unity in Diversity", which means unity in diversity. Apart from various different societal systems and structures, this community has unique norms that are considered customs and are adhered to by its community members. Customary law communities are genealogical or territorial communities that are prosperous and have citizens who are different from members of other legal communities and can act as independent and independent legal subjects. One of the problems in administering customary law communities is the existence of customary institutions. The problem currently occurring is that there is no clear and integrated mechanism for recognition and protection procedures. Regulations regarding procedural mechanisms for recognizing the rights of customary law communities through sectoral legislation are often not adhered to by various parties, in fact the nature of the regulations which do not focus on specifically regulating customary law community institutions has an impact on ineffective implementation even though customary institutions have relevance to the Indonesian constitution. The existing mechanism only concerns the process of identification, verification and determining its existence, which makes it increasingly pressured by development activities that do not pay attention to traditional rights and threaten local wisdom.
Penyuluhan Hukum Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengakuan Hak Milik Atas Tanah dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik Di Masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas Herlintang, Rium; Majesty, Cherent; Aprilita, Lusya; Fortuna, Selvia; Saloh, Trissyeba Yuliani; Wijaya, Andika; Ali, Nuraliah
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v5i1.2276

Abstract

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait sertifikat hak milik (SHM) dan penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Gunung Mas. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak milik sebagai bukti sah kepemilikan tanah serta prosedur penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan lembaga bantuan hukum. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi, penyuluhan hukum, dan diskusi interaktif yang melibatkan masyarakat setempat, dengan bantuan narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas. Selain itu, kegiatan ini juga menyediakan konsultasi hukum mengenai proses pengajuan sertifikat hak milik, prosedur mediasi sengketa tanah, serta pentingnya legalitas dalam transaksi pertanahan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak milik atas tanah dan manfaat sertifikat tanah, serta memberikan panduan bagi mereka yang terlibat dalam sengketa tanah untuk dapat menyelesaikan masalah melalui jalur hukum yang sesuai. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan dan penguasaan tanah yang sah.
Peran dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Bagus Setiawan, Muhammad; Wijaya, Andika; Sangalang, Rizki Setyobowo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18662

Abstract

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. LPSK yang diatur dalam UU PSK berfungsi untuk memastikan saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Namun, meskipun telah memiliki kewenangan yang diatur dalam UU tersebut, LPSK menghadapi sejumlah tantangan hukum dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kendala utama yang dihadapi LPSK antara lain adalah kurangnya kepastian hukum mengenai perlindungan saksi dan korban, ketidakjelasan kewenangan dalam implementasi putusan hakim, serta kurangnya pengaturan perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator (JC). Ketidakjelasan dalam kewenangan serta kurangnya pengaturan yang lebih rinci dalam UU PSK menyebabkan kesulitan bagi LPSK dalam memberikan perlindungan yang maksimal. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum lainnya serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan LPSK menjadi isu yang perlu segera ditangani. Diperlukan revisi terhadap UU PSK untuk memperjelas kewenangan LPSK, memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban, serta memastikan hak-hak dari saksi dan korban terlindungi secara lebih efektif. LPSK harus bekerja lebih intensif dengan lembaga terkait, meningkatkan sumber daya manusia, dan merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih terperinci untuk menghadapi tantangannya
The Principle of Subrogation in Motor Vehicle Loss Insurance in South Barito Regency Simanjuntak, Manat; Wijaya, Andika; Januardy, Ivans
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1736

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the principle of subrogation in motor vehicle loss insurance in South Barito Regency, focusing on the challenges faced and the solutions that can be taken to ensure the effectiveness of the principle. The research uses an empirical research method by collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner to provide a comprehensive picture of the phenomenon being studied. The results of the study show that the application of the principle of subrogation often faces obstacles, such as the lack of transparency of the insured, the low public understanding of insurance law, and the culture of peaceful settlement between the insured and third parties. In addition, the relatively small claim value compared to operational costs is also a consideration for insurance companies not to continue the subrogation right. This study recommends strengthening regulations, increasing education to the public, and utilizing technology to support the implementation of the subrogation principle more optimally.