<![CDATA[Fenomena meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Indonesia menimbulkan berbagai kerugian, baik bersifat materiil maupun immateriil. Dalam konteks ini, kepastian hukum atas pertanggungjawaban perdata menjadi hal yang sangat krusial, terutama untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tanggung jawab perdata akibat kecelakaan lalu lintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta membedah perbedaan pendekatan normatif dari kedua peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata menekankan tanggung jawab berdasarkan asas kesalahan (schuld), yang mewajibkan korban untuk membuktikan unsur kesalahan dan hubungan kausal secara rinci. Sebaliknya, UU LLAJ lebih berorientasi pada sanksi administratif dan pidana, tanpa memberikan kepastian normatif yang jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) dan menghambat realisasi keadilan bagi korban kecelakaan.]]>
Copyrights © 2025
