<![CDATA[Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan respon terhadap kebutuhan akan sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga hukum dalam mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif, khususnya melalui mekanisme diversi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap norma hukum positif dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga, minimnya pelatihan aparat, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi sosial dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas lembaga hukum, peningkatan koordinasi, dan sosialisasi publik sebagai langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih adil dan inklusif.]]>
Copyrights © 2025
