<![CDATA[Salah satu konsekuensi hukum dari pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024 berkaitan dengan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Penjabat ini ditunjuk untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah yang belum terisi. Namun, proses penunjukan tersebut mengabaikan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan hukum yang digunakan untuk mengatur kewenangan penjabat Kepala Daerah menjelang Pilkada serentak 2024 masih merujuk pada regulasi yang tidak lagi relevan, yaitu peraturan lama yang mengatur tentang Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt), dan Penjabat Sementara Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam hal ini Gubernur serta kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Kepala Daerah atau penjabat gubernur sehingga mencakup apa saja dampak hukum dari penunjukan jabatan tersebut.]]>
Copyrights © 2025
