Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Proses Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Longsam, Imanuella Gabriela Angelique; Mawuntu, Jacobus R.; Massie, Cornelis D.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20568

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta untuk mengkaji secara yuridis proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan. Pilkada sebagai wujud kedaulatan rakyat menuntut proses yang jujur, adil, dan transparan. Dalam praktiknya, pelanggaran Pilkada, baik administratif maupun pidana, kerap terjadi dan membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang terpadu dan efisien. Gakkumdu dibentuk sebagai wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menangani pelanggaran secara cepat dan terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Gakkumdu telah memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedur yang ketat, masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan perbedaan persepsi antar lembaga. Namun demikian, keberadaan Gakkumdu dinilai efektif dalam mempercepat proses penanganan perkara dan mendorong penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas. Kata Kunci: Gakkumdu, Pilkada, Tindak Pidana Pemilu, Penyidikan, Penuntutan, Penegakan Hukum.
Kajian Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Rawung, Franqois Steward; Mawuntu, Jacobus R.; Setiabudhi, Donna O.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20954

Abstract

Salah satu konsekuensi hukum dari pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024 berkaitan dengan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Penjabat ini ditunjuk untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah yang belum terisi. Namun, proses penunjukan tersebut mengabaikan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan hukum yang digunakan untuk mengatur kewenangan penjabat Kepala Daerah menjelang Pilkada serentak 2024 masih merujuk pada regulasi yang tidak lagi relevan, yaitu peraturan lama yang mengatur tentang Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt), dan Penjabat Sementara Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam hal ini Gubernur serta kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Kepala Daerah atau penjabat gubernur sehingga mencakup apa saja dampak hukum dari penunjukan jabatan tersebut.