<![CDATA[Kecanggihan teknologi informasi harus diimbangi dengan tersedianya sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup memadai agar produktifitas dan kinerja yang pada akhirnya sangat mendukung kinerja suatu organisasi. Pemanfaatan teknologi infomasi diukur berdasarkan kebutuhan, dan ketergantungan pemakai terhadap sistem informasi yang ada dan harus ada untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Untuk mencapai kinerja andal dan baik, dibutuhkan adanya integritas, profesional, netral dan bebas dari tekanan apapun serta bersih dari adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tersedianya sumber daya manusia di kelurahan sangat berpengaruh pada kinerja kelurahan, sedangkan pada saat ini, sumber daya manusia khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di kelurahan sangat terbatas baik dalam jumlah atau kuantitas maupun secara kualitas. ASN di kelurahan tidak banyak, hanya sekitar 10 orang dari 103 orang yang bisa menguasai atau mahir komputer, yang bisa mengoperasikan komputer 89 orang dan yang tidak bisa sama sekali sebanyak 4 orang, sedangkan pada saat reformasi birokrasi sekarang ini membutuhkan staf pendukung yang menguasai teknologi informasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dan pengaruh staf pendukung informasi teknologi di Kelurahan-Kelurahan di Kecamatan Temanggung berkaitan dengan efektifitas kerja organisasi Kelurahan. Sophisticated technology should be in line with the sufficient quality of human resources provided to support the performance and productivity of an organization. The utilization of information technology could be measured by the user's need and dependency on the information technology used to accomplish the task and improve the performance. The Presidential Regulation No. 95 of 2018 about The Electronic Based Government System (“SPBE”) is aimed to provide clean, effective, transparent, and accountable government administration, and also establish effective, efficient, qualified, and reliable public services. To assign reliable and good performance of public services, integrity, professionalism, independence, and an attitude against corruption, collusion, and nepotism are highly needed. The provided human resource at the urban village (Kelurahan) level is significant to the performance of the urban village government. However, nowadays, the provided human resource, especially the civil servant (Aparatur Sipil Negara) in the urban village government is very limited, either in quantity or quality. Among the 103 civil servants at the urban village level, only 10 people master the computer skill, 89 can use a computer, and 4 are unable to use a computer. Meanwhile, the bureaucracy reformation requires supporting staff who excel in information technology. It was a descriptive study that mostly contained the elaboration of the in-depth interview and documentation study which is aimed to find out the need and significance of information technology support staff in urban villages around Temanggung for the urban village government’s work efficiency.]]>
Copyrights © 2024
