<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Berbagai faktor yang dimiliki oleh masing-masing daerah mampu menciptakan keberhasilan dari pembangunan tersebut, diantaranya adalah sistem ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas sumber daya manusia dan kualitas birokrasi. Kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah (budget) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Kecenderungan yang terjadi di banyak negara berkembang dalam mencapai keberhasilan pembangunan adalah dilaksanakannya proses penguatan pemerintah daerah atau desentralisasi di sektor fiskal, yang di Indonesia dikenal dengan otonomi daerah. Tingkat kemampuan fiskal dan juga kebutuhan fiskal di tiap daerah menciptakan sebuah kondisi ketidakseimbangan fiskal. Dengan menggunakan data yang terdiri dari 38 Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur dalam kurun waktu 6 tahun yaitu 2007-2012. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi ketidakseimbangan fiskal baik vertikal maupun horizontal di Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2007-2012.Analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode Koefisien Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal dan Indeks Theil untuk melihat ketidakseimbangan fiskal horizontal. Data yang digunakan terdiri dari data APBD antara lain pendapatan asli daerah, porsi transfer, pinjaman dan total pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian dari tahun 2007 hingga tahun 2012 terdapat ketidakseimbangan fiskal baik dari sisi vertikal maupun horizontal. Kecenderungan tingkat ketidakseimbangan fiskal dari tahun ke tahun semakin meningkat di tiap daerah di Jawa Timur. Masih banyaknya daerah dari sisi pemerataan PAD Perkapita, PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita bernilai negatif.Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal, Ketidakseimbangan Fiskal Horizontal]]>
Copyrights © 2013
