Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisa Putusan Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020)

Waldo, Risky
Oktarina, Surya

Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum

Penyalahgunaan Narkotika adalah salah satu bahaya yang paling besar mengancam generasi muda bukan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Penggunaan Narkotika di bidang Kedokteran dan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuan yang propesional. Semakin banyaknya penggunaan obat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat di barengi dengan pengunaan untuk keperluan yang cenderung distruktif. Sehingga dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan terhadap Narkotika, namun pada Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai penerapan sanksi Pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang terwakili dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa tepat penerapan unsur-unsur Pidana sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kasus yang diadili, serta untuk menggali lebih dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelaku yang terlibat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang melibatkan studi literatur terhadap bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya sejumlah ketidak tepatan dalam penerapan Pasal oleh Hakim, terutama dalam klasifikasi perbuatan pelaku yang seharusnya dipertimbangkan sebagai penyalahguna Narkotika, namun dalam Putusan tersebut, pelaku dihukum seolah-olah sebagai pemilik dan penyimpan Narkotika. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat kekurangan dalam penerapan hukum yang dapat berdampak pada kesesuaian sanksi Pidana dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga berimplikasi pada penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori Hukum Pidana serta sebagai referensi praktis bagi Praktisi Hukum, Hakim, dan pembuat kebijakan dalam penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penerapan sanksi Pidana dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta mendukung reformasi yang lebih menyeluruh dalam sistem Peradilan Narkotika.