<![CDATA[Penelitian ini melakukan analisis komprehensif terhadap implementasi arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia. Menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Analisis data BANI periode 2019-2023 mengungkapkan mekanisme arbitrase yang sistematis meliputi prosedur pengajuan, pemilihan arbiter (45% praktisi hukum konstruksi, 30% akademisi hukum, 25% ahli teknik), proses pemeriksaan, dan implementasi putusan. Penelitian mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya awal tinggi (30% di atas litigasi), keterbatasan upaya hukum pasca putusan (23% responden keberatan), kompleksitas prosedural (35% kasus tertunda), dan potensi konflik kepentingan (18% kasus). Meski menghadapi tantangan, arbitrase menunjukkan efektivitas melalui standardisasi kualifikasi arbiter (tingkat kompetensi 92%), perlindungan kerahasiaan (tingkat kepuasan 87%), dan kepatuhan sukarela tinggi (75% putusan). Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, dibuktikan dengan rata-rata waktu penyelesaian 180 hari berbanding 2-3 tahun untuk litigasi, diperlukan penyempurnaan sistematis dalam struktur biaya, mekanisme review, modernisasi prosedur, dan verifikasi independensi arbiter]]>
Copyrights © 2025
