Kajian Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia

Frahma, Elen Anedya

Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan peraturan hukum Indonesia dalam menghadapi illegal fishing di wilayah perairan nasional. Aktivitas illegal fishing tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pendekatan undang-undang (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengidentifikasi berbagai regulasi dan kebijakan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis untuk memberantas illegal fishing, seperti penenggelaman kapal-kapal pelaku pelanggaran, pelarangan alat tangkap yang merusak ekosistem, dan penguatan sistem pengawasan melalui teknologi modern. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah maritimnya. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur pengawasan, dan tekanan diplomatik dari negara-negara asal pelaku illegal fishing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan teknologi pengawasan, dan pendekatan yang lebih inklusif untuk memberdayakan masyarakat pesisir sebagai bagian dari solusi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang komprehensif dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten untuk mengatasi illegal fishing. Dengan upaya yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia dapat memastikan keberlanjutan ekosistem laut, melindungi kedaulatan maritim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berkelanjutan.