<![CDATA[Eksploitasi anak atau orang tua yang memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi merupakan persoalan serius yang masih terjadi di Indonesia meskipun telah terdapat regulasi perlindungan anak yang ketat. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjamin hak Anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dijaga dari segala bentuk tindakan kekerasan dan eksploitasi. Namun, dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, khususnya orang tua, masih ditemukan berbagai kendala seperti minimnya bukti, kurangnya kesadaran hukum, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi orang tua serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi efektivitas perlindungan hukum tersebut. Metode yang diterapkan berupa studi yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa walaupun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, implementasi penegakan hukum masih perlu ditingkatkan agar perlindungan anak dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan prinsip hak asasi manusia.]]>
Copyrights © 2025
