<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus dugaan kecurangan takaran pada produk minyak goreng bersubsidi merek “MinyaKita”. Kasus ini mencuat dan menjadi perhatian masyarakat luas setelah ditemukan sejumlah kemasan produk yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum pada label kemasan. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun dari segi kepercayaan terhadap produk subsidi pemerintah yang seharusnya terjamin kualitas dan kuantitasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus sebagai dasar analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengurangan takaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memberikan informasi yang menyesatkan. Dalam konteks penegakan hukum, diperlukan pengawasan yang lebih intensif oleh pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar, serta pembaruan regulasi yang lebih adaptif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen secara menyeluruh, adil, dan berkelanjutan di masa depan.]]>
Copyrights © 2025
