Penelitian ini membahas sistem checks and balances sebagai mekanisme penting dalam menjaga prinsip demokrasi di Indonesia. Sebagai negara hukum dan demokratis, Indonesia mengatur pembagian kekuasaan secara horizontal antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui konstitusi. Pembagian kekuasaan ini menjadi landasan utama dalam menerapkan prinsip checks and balances, di mana setiap lembaga memiliki kewenangan untuk saling mengawasi dan membatasi agar tidak berbenturan. Sistem checks and balances bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghadapi tantangan seperti intervensi politik, lemahnya independensi lembaga, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan dan literatur yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan checks and balances di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat dominasi kekuasaan tertentu dan rendahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum, nilai-nilai Pancasila, serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadilan sosial.
Copyrights © 2025