<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang banyak dialami oleh perempuan. Perempuan sebagai korban sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan hukum, baik karena faktor budaya, ketimpangan relasi kuasa, maupun kurang optimalnya peran aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT dan menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi lapangan melalui wawancara dengan aparat dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih ditemukan praktik diskriminatif, minimnya respons cepat, serta keterbatasan pemahaman aparat terhadap pendekatan berbasis korban. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dan perspektif gender dalam merancang kebijakan perlindungan yang menyeluruh bagi korban]]>
Copyrights © 2025
