<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman kerjasama kolaboratif antara Pusat Pengamatan dan Perlindungan Remaja dan sekolah dalam pencegahan kenakalan remaja. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi lembaga yang berwenang dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja yang terjadi. Penelitian ini mempelajari hasil dan permasalahan/hambatan dalam implementasi untuk mengembangkan pedoman ini. Data dikumpulkan melalui wawancara pribadi dan diskusi kelompok terfokus dengan staf Pemerintahan dan sekolah-sekolah di provinsi yang berpartisipasi. Satu Pemerintah kota Medan dan satu sekolah dari sepuluh provinsi percontohan diikutsertakan dalam penelitian ini. Studi ini menemukan bahwa ada berbagai tahapan koordinasi kolaboratif. Tahap pertama melibatkan pengambilan keputusan kolaboratif mengenai perencanaan. Berikutnya adalah partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, memerlukan kolaborasi antara staf Pemerintah kota Medan dan sekolah, dengan pihak sekolah jaringan orang tua/wali dari populasi sasaran remaja. Terdapat manfaat yang melekat bagi semua pihak terkait dalam penerapannya, misalnya dengan mengurangi kenakalan remaja di sekolah dan; sehingga mengurangi populasi penduduk Medan. Mitra pelaksana turut serta dalam memperoleh manfaat ini. Tahap terakhir adalah partisipasi dalam evaluasi kegiatan. Informasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kegiatan dan menyempurnakan strategi. Beberapa kendala dalam implementasinya antara lain sikap negatif guru terhadap siswa yang berperilaku berisiko, kekhawatiran sekolah bahwa kerja sama dengan Pemerintah kota Medan akan mencoreng reputasi sekolah, dan antisipasi peningkatan beban kerja Pemerintah kota Medan dan personel sekolah akibat tugas proyek. Proyek percontohan ini menemukan bahwa perlu dilakukan penyesuaian kegiatan secara hatihati dengan situasi setempat. Kegiatan proyek perlu dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. Perlu adanya peningkatan kapasitas personel terkait. Perlu adanya rancangan sistematis untuk evaluasi proyek, dan perlu adanya dukungan rutin dari lembaga pemerintah terkait]]>
Copyrights © 2024
