<![CDATA[Pencatatan perkawinan merupakan syarat sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun pernikahan yang tidak dicatatkan sah secara agama. Namun, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah pada kasus nikah sirri, dengan fokus pada putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn dan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, perbandingan, dan perundang-undangan dengan metode deskriptif analisis, serta data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirri dengan wali muhakkam tidak sah secara hukum di Indonesia, sehingga seharusnya ditolak. Namun, dalam putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, hakim memberikan pengecualian. Disarankan agar Pengadilan Agama di Indonesia memperketat pertimbangan terhadap permohonan isbat nikah nikah siri dan memberikan sanksi untuk mencegah pernikahan siri. Sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan juga diperlukan untuk melindungi semua pihak terkait dan mencegah praktik nikah siri.]]>
Copyrights © 2024
