Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh International Journal of Law and Society JOAS
Thani, Shira
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DALAM LAPAS (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe) Hasibuan, Beni Saputra; Amrizal, Amrizal; Thani, Shira
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe serta menganalisis hambatan dalam penerapan hukuman disiplin tersebut. Penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada ketentuannya harus dihukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Perkemenkumham Nomor 29 Tahun 2017). Namun, di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe terdapat pelanggaran disiplin tingkat berat yang dihukum dengan sanksi ringan dan tidak sesuai dengan Perkemenkumhan Nomor 29 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam menyelesaian penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriftif yang bertujuan menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (4) Perkemenkumham Nomor 29 Tahun 2017, hal tersebut terjadi karena beberapa hambatan yang ada di dalam Lapas. Adapun hambatan penerapan hukuman disiplin yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, pemberian sanksi tidak maksimal, personel petugas pengamanan Lapas yang kurang, hukuman disiplin maupun kualitas pembinaan yang tidak sesuai, kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan, serta watak diri narapidana yang buruk.
Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh dalam Hukum Islam mardhatillah, Fitria; Maghfirah, Fitri; Thani, Shira
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i1.8313

Abstract

Mawah transactions in Aceh is agree orally without written evidence, potentially leading to prolonged disputes. The mawah agreement does not mention a time limit for the duration of the agreement with a certain period of time, causing the heirs of the mawah property manager to sue. If there is a dispute in Acehnese society (including mawah disputes) it will be resolved through peaceful means and/or customary courts before being handed over to the police. This research approach uses an empirical juridical approach that aims to examine aspects that must be considered in resolving mawah disputes and procedures for resolving mawah disputes in Aceh Customary Institutions based on Islamic law. The results showed that aspects of the agreement, legal aspects and judges need to be observed so that the settlement does not violate Islamic law. The dispute resolution procedure in the Acehnese customary court is in accordance with the settlement in Islam which is in the nature of the settlement in accordance with peace (aṣṣulh) and the form of implementation is in accordance with the judiciary (al-qaḍā) with an appeal at the Mukim level if Keuchik unable to complete. Furthermore, if the customary court has not been able to be resolved it will be resolved through the Religious court, for Aceh the Religious court is called the Shar'iyah Court.
Putusan Efektivitas Sosialisasi Sidang Itsbat Nikah dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Utara Sari, Elidar; Kurniasari, Tri Widya; Nuribadah; Thani, Shira; Rahman, Arif; Faisal, Faisal
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i3.16427

Abstract

Background: Untuk menghindari terhalangnya akses pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dilakukan Itsbat Nikah di Mahkamah Syariah agar perkawinannya tercatat di KUA. Pengabdian (PKM) ini dilakukan agar warga di Kabupaten Aceh Utara yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA mengajukan sidang Itsbat Nikah untuk dapat melengkapi administrasi kependudukannya. Metode: Service Learning (SL) melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. SL mengintegrasikan secara langsung Hukum Administrasi Negara (HAN). Hasil: Mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait masih adanya perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Selain karena masih ada yang belum memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi pemenuhan hak yang dimilikinya sebagai warga negara, ternyata masih ada juga yang menganggap bahwa keabsahan perkawinan itu cukup secara agama saja. Dengan adanya Modul Administrasi Kependudukan maka masyarakat akan dapat lebih mudah melengkapi dokumen administrasi kependudukannya. Kesimpulan: Putusan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tidak hanya menjadi bukti bahwa negara mengakomodir pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi suami, istri, dan anak dalam pernikahan yang belum tercatat di KUA, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang kebijakan inklusif yang menjamin perlindungan hak identitas seluruh anggota keluarga serta memperluas studi hukum perkawinan dan kependudukan di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn) Tika, Tika; Hasbi, Yusrizal; Thani, Shira
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19233

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang sering di alami perempuan, kekerasan fisik dan psikis. Hukum KDRT bertujuan melindungi korban, termasuk memberikan sanksi kepada pelaku dan menegakkan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/Pn Ttn, seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, yang kemudian berujung pada laporan polisi dan hukuman penjara bagi pelaku. Namun kenyataanya hukuman tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan digunakan adalah pendekatan undang-undang yang relevan dengan isu hukum dan Sifat Penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari primer dan tersier. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus KDRT ini lebih dominan memberikan pertimbangan yuridis dari pada non-yuridisnya, pertimbangan hakim secara yuridisnya mengacu pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan hukuman penjara enam bulan sedangkan secara non yuridisnya hakim menimbang bahwa pelaku menyesali perbuatannya dan pertama kali melakukan tindakan tersebut atau baru di pidananya namun perbedaan tuntutan jaksa hukuman 8 bulan sedangkan hakim menuntut 6 bulan hukuman dan denda 5 ribu rupiah. Penerapan yang diberikan belum terlalu efektif, karena tidak membuat efek jera terhadap pelaku dan semestinya Undang-Undang perlu diperhatikan kembali ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT.
Analysis of PT Lhoong Setia Mining's Responsibility for Land Reclamation in the Perspective of Environmental Fiqh Mardhatillah, Fitria; Thani, Shira; Maghfirah, Fitri
Journal of Aceh Studies Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Aceh Studies (JOAS)
Publisher : Winaya Inspirasi Nusantara Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63924/joas.v1i2.167

Abstract

Mining businesses play an important role in providing real added value for national economic growth and sustainable regional development. However, the excessive exploitation of natural resources will have an impact on the sustainability of natural resources and environmental functions. Land reclamation is the responsibility of mining companies to restore post-mining environmental conditions. This study utilizes a qualitative analysis method with a comparative analysis data collection technique, namely by comparing various journals, written information from the internet, and other literature. According to Law Number 3 of 2020 regarding Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, companies or business actors are required to carry out post-mining reclamation. As a result of field findings, PT Lhoong Setia Mining has not conducted the land reclamation process or fulfilled other obligations. This is not in line with laws, regulations, and the principles of environmental fiqh in mining land exploration.
Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia Muksalmina, Muksalmina; Thani, Shira; Yustisi, Nabhani; Tasyukur, Tasyukur
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.531

Abstract

Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa reformasi HAN tidak cukup dilakukan secara normatif, namun perlu restrukturisasi kelembagaan, penguatan budaya hukum, serta optimalisasi pengawasan. Reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan peradilan administrasi, serta penegakan eksekusi putusan PTUN. Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan.
Islamic, Pancasila, and Constitutional Approaches to Green Financial Crime in Indonesia Thani, Shira; Syahrin, Alvi; Thaib, Hasballah; Ekaputra, M.
International Journal of Law and Society Vol 4 No 2 (2025): International Journal of Law and Society (IJLS)
Publisher : NAJAHA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59683/ijls.v4i2.190

Abstract

Green This research explores the normative, ethical, and constitutional foundations necessary for addressing green financial crime in Indonesia through an integrated framework that combines Islamic jurisprudence, Pancasila values, and constitutional environmental mandates. While financial misconduct causing ecological harm, such as the misuse of climate funds or carbon trading fraud, continues to escalate, Indonesia's environmental legal framework lacks clear definitions and effective enforcement mechanisms to address such crimes adequately. This study employs a normative legal research method, incorporating statutory, conceptual, comparative, and futuristic approaches, supported by content analysis to examine existing regulations' limitations and alternative normative systems' potential contributions. Islamic legal principles such as ʿadl, maṣlaḥah, mīzān, and sadd al-dharīʿah offer a moral foundation for establishing ecologically responsible financial governance. At the same time, Pancasila affirms a justice-based model rooted in national ideology. Furthermore, constitutional guarantees of the right to a healthy environment remain under-enforced due to legal fragmentation and institutional barriers. This research advocates for a value-based reform model that frames environmental protection as an administrative task and a multidimensional ethical obligation grounded in religious, philosophical, and constitutional perspectives. It proposes a framework for more accountable, sustainable, and spiritually rooted environmental governance in Indonesia.
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENERIMAAN UANG SUAP Aini, Saripah; Subaidi, Joelman; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21424

Abstract

 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran penting dalam menjaga ketertiban negara. Dalam menjalankan tugasnya, Polri wajib mematuhi etika profesi demi menjaga integritas lembaga. Namun, di sisi lain, perilaku beberapa oknum anggota Polri justru mencederai citra institusi, salah satunya melalui tindak pidana suap. Kritik terhadap penyalahgunaan kewenangan ini menjadi perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pemberian sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang menerima suap, serta memahami penerapan sanksi etik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana suap belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian. Sanksi yang diberikan hanya berupa mutasi dengan demosi, padahal seharusnya diberikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 1 Tahun 2003. Oleh karena itu, perlu ketegasan dalam penegakan kode etik agar kredibilitas Polri tetap terjaga, serta optimalisasi pengawasan internal untuk membina anggota kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana suap masih belum sepenuhnya mencerminkan ketegasan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks) Nurjatsiyah, Siti; Nasir, Muhammad; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21707

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dan seringkali dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan serta sejauh mana aspek keadilan substantif diperhatikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus, serta pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dokumen, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHP terpenuhi, termasuk penggunaan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim tetap menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan dari ancaman maksimal 12 tahun penjara. Pertimbangan yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal tanpa memperhatikan kerugian besar yang dialami korban maupun prinsip keadilan substantif. Tidak adanya perdamaian antara korban dan penipu semakin menampilkan lemahnya perlindungan hukum bagi korban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama kejahatan melakukan pencurian, namun penerapan hukuman yang ringan berpotensi meningkatkan efek jera dan menyebabkan peningkatan tindak pidana serupa. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar hakim menegakkan hukum secara lebih tegas dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan tidak memberikan kelonggaran yang dapat mengurangi rasa bersalah pelaku serta memicu eskalasi kejahatan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Wilayah Polres Takengon) Rahayu, Nurhapsyah; Sumiadi, Sumiadi; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun pelaksanaan undang-undang tersebut oleh instansi terkait, khususnya di wilayah Polres Takengon, dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT di wilayah hukum Polres Takengon, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang menghadang dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian lapangan melalui observasi, wawancara terhadap responden dan informan, serta penelitian kepustakaan melalui literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Polres Takengon belum berjalan secara optimal, khususnya dalam menyediakan hak psikologis dan rehabilitasi korban. Kendala utama yang dihadapi meliputi persepsi masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai masalah domestik, serta ketakutan korban untuk melaporkan akibat tekanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan sosialisasi mengenai prosedur pengaduan, serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT secara profesional dan berperspektif korban.
Co-Authors Aini, Saripah Akmal, Fitria Alvi Syahrin Amrizal Amrizal Arif Rahman Chairunnisak, Syarifah Ekaputra, M. Elidar Sari Faisal Faisal Fitri Maghfirah Hasballah Thaib, Hasballah Hasbi, Yusrizal Hasibuan, Beni Saputra Kardianti, Depita Mardhatillah, Fitria Muhammad Nasir Nur Aksa, Fauzah Nuribadah Nurjatsiyah, Siti Rahayu, Nurhapsyah Subaidi, Joelman Sugeng, Santoso Sumiadi, Sumiadi Tasyukur, Tasyukur Tika, Tika Tri Widya Kurniasari Yuli Santri Isma Yustisi, Nabhani