<![CDATA[Sengketa sertifikat ganda merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. Konflik ini biasanya timbul akibat kesalahan administrasi, manipulasi data, atau kurangnya pengawasan dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa sertifikat ganda, dampaknya terhadap kepastian hukum, serta upaya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji peran prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sengketa sertifikat ganda berdampak signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam sistem administrasi pertanahan, penegakan hukum yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.]]>
Copyrights © 2025
