<![CDATA[Feminists insist that the greatest part of the law is legitimacy of a dominant ideology, and that the greatest part of the dominant ideology of most societies is characterized by patriarchy. The focus of recent feminist legal criticism is the result of a discovery that norms are often inserted bias that affirms the subordination of women to men. Although it is essentially a lawsuit of feminist legal theorists against. the legal system is so vast and diverse, at least there is a common thread that can be taken, namely that the established legal framework is very phallocentric (dominated by men), and is a vehicle for creating male domination to become stronger and legitimate by adopting a male point of view to the law, and at the same time it also reinforces the idea in society. Thus passing the law, male domination is imaged as a hallmark of life, not as a one-sided impression of a group's most dominant advantage. Kaum feminis menegaskan bahwa bagian terbesar dalam hukum merupakan legitimasi terhadap sebuah ideologi yang dominan, dan bahwa bagian terbesar dari ideologi yang dominan dari kebanyakan masyarakat adalah bercirikan patriarkhis. Fokus dari kritik hukum feminis belakangan ini merupakan hasil dari sebuah penemuan bahwa norma-norma seringkali disisipi bias yang mempertegas subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Meskipun pada dasarnya gugatan para teoritisi hukum feminis terhadap. sistem hukum begitu luas dan beragam, setidaknya ada benang merah yang bisa diambil, yaitu bahwa kerangka hukum yang telah mapan sangat bersifat phallosentris (didominasi kaum pria), dan merupakan wahana untuk menciptakan dominasi laki-laki menjadi semakin kokoh dan sah dengan mengadopsi sudut pandang laki-laki terhadap hukum, dan pada saat bersamaan ia juga memperkuat gagasan tersebut di tengah masyarakat. Dengan demikian rnelaluijalur hukum, dominasi laki-laki dicitrakan sebagai ciri khas kehidupan, bukan sebagai pemahaman satu pihak yang dipaksakan untuk keuntungan kelompok yang paling dominan.]]>
Copyrights © 2003
