<![CDATA[Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembanguan nasional, pemerintah juga dapat mengikutsertakan peran serta dari pihak swasta (investor). Kerjasama tersebut tentu harus didasari dengan suatu kesepakatan atau kontrak yang jelas. Sehingga dapat mengakomodir segala hak dan kewajiban para pihak. Berkaitan dengan skema kerjasama tersebut, pemerintah dapat menerapkan kerjasama operasi atau konsorsium atau Joint Operation (JO). Skema tersebut akan melibatkan minimal 2 (dua) pihak ysng bertujuan untuk mengerjakan suatu projek bersama. Para pihak akan terikat dalam suatu kontrak tertentu, sehingga segala sesuatu yang memiliki akibat hukum pada pihak ketiga wajib dipertanggungjawabakan oleh anggota konsorsium. Akan tetapi bentuk pertanggungjawaban pada konsorsium tidak dilakukan oleh seluruh pihak, pertanggung jawaban hanya berlaku pada pihak yang melakukan kesalahan saja. Hal tersebut dikecualikan apabila seluruh anggota konsorsium mendapatkan keuntungan atas tindakan yang dilakukan oleh konsorsium. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan doctrinal dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach).]]>
Copyrights © 2023
