Unes Law Review
Vol. 6 No. 2 (2023)

Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta

Evan Parsaulian, Justinus (Unknown)



Article Info

Publish Date
15 Dec 2023

Abstract

DKI Jakarta sebagai ibukota negara adalah kota metropolitan yang memiliki keramaian lalu lintas yang sangat padat. Kepadatan lalu lintas tersebut disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermotor, yang secara langsung berpeluang meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak khususnya kontibusi Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat membiayai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. Pajak kendaraan Bermotor, sebagai salah satu jenis Pajak Provinsi, dapat dimaksimalkan pendapatannya apabila diatur dibawah payung hukum yang bersifat desentralistis karena diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini, terutama di Provinsi DKI Jakarta ini. Maka dari itu perlu adanya peran dan upaya Pemerintah Daerah untuk menyadarkan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor sebagai wajib pajak, untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, dikarenakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber dominan untuk penerimaan dana secara optimal ke kas daerah.

Copyrights © 2023






Journal Info

Abbrev

law

Publisher

Subject

Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Description

UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, ...