<![CDATA[Penulisan Artikel ini membahas pengaturan hukum terkait legalisasi arak bagi masyarakat Bali, dengan penekanan pada sejarah, budaya, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020. Sejarah panjang minuman beralkohol, khususnya arak dan tuak di Bali, menunjukkan kedalaman hubungan antara minuman ini dan tradisi masyarakat lokal. Meskipun legalisasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para perajin, praktik penjualan dan peredaran arak sering kali masih dilakukan secara ilegal, dengan campuran yang tidak sesuai dan tanpa izin resmi. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol juga memicu berbagai masalah sosial, seperti peningkatan angka kejahatan dan gangguan ketertiban. Dalam konteks ini, pentingnya peran pemerintah dalam pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatur peredaran minuman beralkohol. Artikel ini juga menyoroti perlunya undang-undang khusus yang mengatur peredaran minuman beralkohol, agar ada landasan hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengendalian konsumsi minuman beralkohol untuk kesejahteraan masyarakat Bali.]]>
Copyrights © 2024
