<![CDATA[Sistem Informasi Desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditujukan langsung kepada pemerintah daerah sebagai fasilitator di daerah. Keberadaan sistem informasi desa dapat memberikan gambaran mengenai kondisi geofrafis, budaya, dan fisik tentang desa itu sendiri. masyarakat hukum adat merupakan bagian terpenting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Kontribusi yang diberikan masyarakat hukum adat sejak zaman dahulu sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia terlebih pada aspek ketertiban yang ada dalam hukum adat. Suku Baduy merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih terjaga eksistensinya sampai saat ini di Provinsi Banten. Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan hukum mengenai Sistem Informasi Desa untuk desa adat khususnya Desa Adat Baduy dan bagaimana pelaksanaannya sampai saat ini dalam upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan desa.Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Menggunakan data sekunder seperti literatur dan kepustakaan tetapi juga menggunakan data primer atau data lapangan sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Sistem Informasi Desa pada desa adat merupakan suatu hak bagi masyarakat desa adat dan harus dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait. Saat ini Desa Adat Baduy belum menggunakan Sistem Informasi Desa secara menyeluruh sebagai salah satu upaya optimalisasi potensi desa adat dan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik. Oleh karena itu penerapan Sistem Informasi Desa pada Desa Adat Baduy harus segera dilaksanakan karena hal tersebut merupakan amanat undang-undang terlebih pada desa adat akan menjadi salah satu perangkat guna meningkatkan potensi dan kekhususan Desa Adat Baduy.]]>
Copyrights © 2024
