<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen melibatkan pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Komunikasi antara DLH dan masyarakat kurang optimal karena sosialisasi hanya saat Perda dikeluarkan dan tidak konsisten dalam waktu pelaksanaannya. Sumber daya manusia di DLH belum sesuai kebutuhan dan anggaran terbatas menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambat lainnya termasuk penerapan sanksi yang belum berjalan, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan kurangnya sosialisasi program. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat mengenai pengelolaan sampah sesuai Perda dan diperlukan juga kerjasama antar pihak terkait untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.]]>
Copyrights © 2023
