<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak luas terhadap pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat melalui penyalahgunaan kewenangan, kelalaian jabatan, dan praktik gratifikasi yang melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks Indonesia, pemberantasan korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memuat rumusan perbuatan melawan hukum, kerugian negara, hingga sanksi pidana bagi pelaku.Penelitian mengenai tindak pidana korupsi penting dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab, modus operandi, penegakan hukum, serta efektivitas lembaga antikorupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kajian ini menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya integritas, kurangnya pengawasan, serta budaya birokrasi yang tidak transparan. Untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas, sistem pengawasan yang kuat, dan pendidikan antikorupsi sejak dini. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
