<![CDATA[ABSTRAKIndia merupakan salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi. Hingga saat ini, kasus yang terjadi masih cukup tinggi. Pada tahun 2011, India pada akhirnya setuju untuk meratifikasi konvensi PBB yaitu United nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) bersama dengan Palermo Protocol untuk memerangi kasus perdagangan manusia. Permasalahan perdagangan manusia di India cukup kompleks karena ada beberapa faktor seperti budaya patriarki, permasalahan perbatasan, dan kewenangan hukum yang tidak berjalan semestinya. Dengan adanya ratifikasi UNTOC, diharapkan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dalam negeri India dalam memerangi perdagangan manusia. Studi ini ditulis untuk mengetahui sejauh mana pengaruh UNTOC dan Palermo Protocol terhadap kebijakan dalam negeri India dalam hal penanganan perdagangan manusia.Kata Kunci: UNTOC, Palermo Protocol, India, Kebijakan. ABSTRACTIndia is one of the countries with a relatively high number of cases of human trafficking. Until now, the number of reported cases has remained quite high. In 2011, India ratified the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the Palermo Protocol to combat human trafficking. Human trafficking is a complex problem in India because of factors such as patriarchal culture, border issues, and ineffective legal authority. It is hoped that the ratification of UNTOC will have an impact on India's domestic policy in combating human trafficking. The purpose of this study was to determine the extent to which UNTOC and the Palermo Protocol influenced India's domestic policy regarding human trafficking.Keywords: UNTOC, Palermo Protocol, India, Policy.]]>
Copyrights © 2023
