<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas kebijakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kalimporo dari perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pejabat Dinas Pendapatan Daerah, dan warga, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan laporan terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun struktur administrasi dan dokumen Working Plan telah disusun secara sistematis, realisasi penerimaan PBB hanya mencapai rata-rata 63,26% dari target yang telah ditetapkan. Temuan ini menyoroti adanya kendala operasional seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, ketidaktepatan pengisian dan keterlambatan penyampaian SPPT, serta kurang optimalnya koordinasi dan pengawasan antar aparat, yang berdampak pada terbatasnya penggunaan dana untuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dengan mengisi celah dalam literatur mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, serta menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengintegrasikan data kuantitatif dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi pengumpulan data, mempercepat proses administrasi, dan mengoptimalkan mekanisme pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat, sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
