<![CDATA[Surat Pernyataan Waris merupakan instrumen penting dalam pembuktian hak waris yang sering kali digunakan dalam praktik administrasi pertanahan dan perbankan. Namun, dalam penerbitannya, kelurahan dan kecamatan kerap mengesahkan Surat Pernyataan Waris tanpa terlebih dahulu memverifikasi keberadaan wasiat dalam Daftar Pusat Wasiat, sehingga menimbulkan potensi sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum kelurahan dan kecamatan dalam penerbitan Surat Pernyataan Waris tanpa verifikasi wasiat berdasarkan sistem hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kelurahan dan kecamatan berperan sebagai lembaga administratif, kelalaian mereka dalam prosedur verifikasi dapat menimbulkan kerugian hukum bagi ahli waris sah dan membuka ruang gugatan perdata. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum yang seharusnya dipegang oleh aparatur pemerintah. Ketiadaan sanksi hukum eksplisit bagi kelurahan dan kecamatan dalam hal ini mencerminkan adanya kekosongan hukum yang perlu segera diisi melalui regulasi yang lebih tegas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewajiban verifikasi, pembaruan prosedur pelayanan administrasi waris, dan pelatihan aparatur agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.]]>
Copyrights © 2025
