<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada tahap penangkapan dan penahanan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Tahap penangkapan dan penahanan merupakan fase paling krusial karena di dalamnya rawan terjadi pelanggaran hak-hak dasar tersangka, seperti hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, dan hak memperoleh bantuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak tersangka. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran, misalnya penangkapan tanpa surat perintah, penahanan melebihi batas waktu, atau tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan mekanisme pengawasan eksternal terhadap aparat penegak hukum dan penegakan sanksi tegas bagi pelanggar agar perlindungan HAM dapat terwujud secara nyata dalam setiap proses hukum.]]>
Copyrights © 2025
