<![CDATA[Abstract : Artikel ini menyintesis literatur untuk merumuskan model blue governance yang operasional bagi pemerintah daerah pesisir Indonesia. Dengan tinjauan pustaka sistematis (scoping review) atas publikasi 2000–2025, penelusuran awal 1.250 temuan disaring menjadi 40 artikel yang relevan. Sintesis menunjukkan tiga pilar kunci tata kelola: (1) otonomi daerah untuk penyesuaian kebijakan dengan konteks lokal; (2) integrasi ekosistem guna menautkan pemanfaatan dan konservasi (termasuk blue carbon seperti mangrove dan seagrass); dan (3) partisipasi publik yang dioperasionalkan melalui Forum Musyawarah Pesisir serta pelembagaan kearifan lokal. Dibandingkan kerangka ICZM, MSP, dan EBM, model yang diusulkan lebih kontekstual pada desentralisasi Indonesia dan menempatkan partisipasi sebagai mekanisme legitimasi kebijakan. Implikasi praktis mencakup integrasi model ke RPJMD/RTRW, pembentukan Dewan Pesisir Daerah dan Satgas Blue Governance (kemitraan aparatur komunitas), optimalisasi dana desa untuk aksi biru, serta monitoring partisipatif berbasis komunitas dan perguruan tinggi. Rekomendasi menargetkan perbaikan koordinasi lintas-level, pengelolaan trade-off konservasi pembangunan, dan penguatan data. Keterbatasan utama terletak pada absennya validasi lapangan, sehingga studi mixed-methods pada lokasi percontohan disarankan. Secara keseluruhan, model ini menawarkan kerangka praktis untuk mewujudkan tata kelola pesisir yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan, sekaligus menopang pencapaian SDGs dan NDC Indonesia. Kata Kunci: blue governance; otonomi daerah; partisipasi publik; integrasi ekosistem; ekonomi biru; pesisir Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
