<![CDATA[Keterbukaan informasi publik merupakan komponen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu daerah yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terus melakukan penguatan tata kelola informasi melalui optimalisasi sistem layanan informasi, penyediaan informasi proaktif, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap hak memperoleh informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Purbalingga, tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan ke depan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan analisis dokumen, observasi situs PPID, dan studi literatur kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Purbalingga telah memiliki fondasi baik melalui komitmen pembuatan peraturan bupati, pembentukan PPID utama dan pelaksana, kolaborasi lintas opd, pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi, selain itu juga secara rutin melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manuasia pengelola PPID.]]>
Copyrights © 2025
