<![CDATA[Pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk memilih mereka yang mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan, Anggota DPR, DPD, dan DPD. Sejak tahun 1955, telah terjadi 11 kali pemilu di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1(3) UUD 1945, memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan kekuasaannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak sistem pemilu terhadap perkembangan demokrasi Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Data primer untuk penelitian ini didasarkan pada sumber hukum primer dan sekunder. Pada tahun 2014, Indonesia mengadakan pemilihan umum pada hari yang berbeda untuk memilih anggota parlemen dan presiden. Sebulan sebelum pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi mengumumkan pengujian UU No 42 Tahun 2008. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan parlemen dan presiden dan wakil presiden serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 berimplikasi hukum terhadap Pemilu 2014 dan 2019. Sejak undang-undang baru disahkan, KPU telah melakukan segala persiapan untuk menggelar pemilu serentak di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya. Kualitas demokrasi tergantung pada keadilan, bukan pada biaya yang dikeluarkan. Hal ini penting untuk menghindari potensi konflik yang mungkin terjadi.]]>
Copyrights © 2022
