<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana dalam penanganan pelanggaran proses Pemilihan Umum(PEMILU) di Indonesia. Penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu masih terdapat kerumitan tertentu. Permasalahan utamanya meliputi profesionalitas penegak hukum dan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu masih belum professional dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu, serta pihak-pihak yang berkepentingan terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk mengakali aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari segala tuntutan hukum.]]>
Copyrights © 2024
