Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum AL-HUKAMA´ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Journal of Law, Poliitic and Humanities Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Heru Sunardi
Universitas Islam Negeri Mataram
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMELIHARAAN DAN PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG DI KALANGAN PENGUSAHA KECIL KULINER KOTA MATARAM: Indonesia Dwina Meisonya; Teti Indrawati Purnamasari; Heru Sunardi
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 14 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v14i1.5438

Abstract

The strategy taken by business actors to improve products and services to consumers is to create a product innovation. This product innovation is generated from thoughts or ideas, ideas that are the most important part for everyone because they can have high economic value and are valuable. Interestingly, business actors in Mataram City actually have Intellectual Property Rights, which are not kept secret but are instead informed to other people. These business actors only realize that any information related to their business products is very valuable when there are competitors, so far they feel there is no problem because there are no competitors who have the same business.
Perkawinan Sesama Marga Pada Masyarakat Suku Ende dan Lio: Antara Mempertahankan Harta Warisan dan Nasab Tri Neneng Jafa Jafa; Masnun Tahir; Heru Sunardi
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 2 (2022): Desember
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.2.74-95

Abstract

Abstract : This article discusses inter-marga marriages in the Ende and Lio Tribe Communities. The people of the Ende and Lio tribes enforce inter-marga marriages in marriage. The focus of this research is why the people of the Ende and Lio tribes apply same-marga marriages in marriages. In this study, researchers utilized a concept of legal sociology initiated by Soerjono Soekanto to analyze the reasons for the emergence of legal practice in society. This study concludes that the emergence of the practice of same-clan marriage among the Ende and Lio people in Tanjung Village is closely related to their inheritance and lineage. If their children or grandchildren marry another clan, they are worried that the inheritance will be distributed to other clans or fall into other clans. This was not wanted by the ancient ancestors. the second is worried about lineage, if from a clan they marry with another clan then their lineage will disappear. This was not wanted by their previous ancestors, so that tradition is still being implemented today. Abstrak : Artikel ini membahas mengenai perkawinan sesama Marga pada Masyarakat Suku Ende dan Lio. Masyarakat Suku Ende dan Lio memberlakukan perkawinan sesama Marga dalam perkawinan. Pusat perhatian pada penelitian ini ialah mengapa masyarakat Suku Ende dan Lio memberlakukan perkawinan sesama Marga dalam perkawinan. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan suatu konsep sosiologi hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto untuk menganalisis alasan dari lahirnya praktik hukum pada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa munculnya praktik perkawinan sesama marga pada masyarakat suku Ende dan Lio di Kelurahan Tanjung berhubungan erat dengan harta warisan dan nasab mereka. Jika dari anak-anak atau cucu mereka menikah dengan marga lain maka dikhawatirkan harta warisan tersebut akan dibagikan ke marga lain atau jatuh ke marga lain. Hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang terdahulu. yang kedua dikhawatirkan akan nasab, jika dari marga mereka nikah dengan marga lain maka akan hilang nasab mereka hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang mereka terdahulu, sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih diterapkan.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY DI TOKO LUCKY LIGHT CANDY KOTA MATARAM Heru Sunardi; Jannatul Asmah; Teti Indrawati Purnamasari
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 14 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v14i2.6526

Abstract

Perkembangan teknologi yang begitu cepat berakibat pada perkembangan metode-metode penjualan yang terus mengalami kemajuan, salah satunya yaitu metode pembayaran cash on delivery. Cash on delivery merupakan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai pada saat barang sudah diterima oleh konsumen. Namun dalam praktiknya jual beli dengan sistem cash on delivery terdapat kasus di mana terjadi pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini juga terjadi di toko Lucky Light Candy Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery.
PENYELESAIAN KASUS KDRT MENGGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Mataram) Fahrurrozi; Apipuddin; Heru Sunardi
Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 14 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v14i2.6929

Abstract

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang seringkali menyita perhatian banyak kalangan serta salah satu bentuk dari tindak pidana yang sifatnya delik aduan. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa sebab baik itu dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku, kekerasan dalam rumah tangga bilamana berlanjut kepada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan maka hubungan keluarga yang telah terjalin akan sulit seperti semula bahkan tidak bisa. Penyelesaian kasus pidana seringkali menggunakan pendekatan Retributive Justice sehingga tidak dapat mencapai aspek keadilan substansi yang diharapkan. Penyelesaian dengan pendekatan tersebut bukan membuat permasalahan menjadi selesai tetapi semakin membesar. Penelitian yang bersetting pada yurisdiksi POLRESTA Mataram mencoba menganalisis dan merekonstruksikan permasalahan serta penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh POLRESTA Mataram menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kasus, dalam hal ini menggunakan penyelesaian dengan menggunakan Surat Edaran Kapolri No.8/VII/2018 tentang penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menggunakan Restoartif Justice. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa bagaimana penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan Restoratif Justice yang dilihat melalui perspektif Maqashid Syariah dengan sedikit membandingkannya dengan penyelesaian Retributive Justice.
Legal Position of Joint Property in Marriage Without a Pre-Nuptial Agreement Heru Sunardi; Jamaludin Jamaludin; Adamu Abubakar Muhammad
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no1.4691

Abstract

Marriage has legal consequences for the control and distribution of joint assets, particularly in the absence of a prenuptial agreement, which can create uncertainty and weaken the protection of personal property. This study examines the regulation of joint assets in prenuptial agreements under Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as the legal status of joint assets in marriages without such agreements. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review and qualitative description. Findings indicate that prenuptial agreements provide for the separation of assets and legal certainty, while marriages without agreements merge all assets into joint property, affirming equal rights between spouses but offering limited protection for personal property. The study highlights the strategic role of prenuptial agreements in safeguarding economic rights and ensuring legal certainty in marital property management.
Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Proses Pemilihan Umum (Pemilu) Jamaludin Jamaludin; Ramdani Abd Hafizh; Heru Sunardi
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana dalam penanganan pelanggaran proses Pemilihan Umum(PEMILU) di Indonesia. Penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu masih terdapat kerumitan tertentu. Permasalahan utamanya meliputi profesionalitas penegak hukum dan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu masih belum professional dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu, serta pihak-pihak yang berkepentingan terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk mengakali aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari segala tuntutan hukum.
Digital Evidence And Its Challenges In Indonesian Civil Law Heru Sunardi; Jamaludin Jamaludin; Moh. Asyiq Amrulloh; Dewi Hikmayatun Ulya
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3232

Abstract

Abstract This research was conducted with the aim of finding out the legal basis, challenges and legal solutions faced in digital evidence in electronic contract disputes in Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this research show that: 1) The legal basis for digital proof of electronic contract disputes is regulated in the ITE Law and the Civil Code. The ITE Law is regulated in Article 1 paragraph (17) and Article 5 paragraph (1). Meanwhile, the Civil Code is regulated in Article 1320, Article 1338 and Article 1866 of the Civil Code. 2) The challenges of digital proof of electronic contract disputes include three aspects, namely: The judicial aspect (judges are still hesitant in considering authentic electronic documents as valid evidence), the technical aspect (it is difficult to guarantee the authenticity of data without special expertise), and the legal aspect (there are no formal rules in civil procedural law regarding procedures for electronic proof). The solutions that can be implemented are by strengthening the capacity and technical guidelines for law enforcement officials, strategic efforts are needed to ensure the authentication, integrity and reliability of electronic evidence presented at trial, as well as reformulating civil procedural law and harmonizing other regulations relating to electronic evidence.
Krisis Lahan Pembangunan Bandara Internasional Lombok: Dinamika Dukungan Masyarakat Tanak Awu Muhammad Saleh; Heru Sunardi; Arif Sugitanata
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.22880

Abstract

AbstractThis study aims to explore changes in community responses from initial support for development to changes in views along with the development of the Lombok International Airport project in Tanak Awu, Central Lombok. They used the descriptive-analytic method with qualitative research type and social conflict theory popularised by Karl Marx as an analytical scalpel. They conducted in-depth interviews with the community and village officials in Tanak Awu, Central Lombok. This research shows that the people of Tanak Awu initially supported the construction of BIL because it was expected to improve the economy and provide jobs. In addition, the government promised to provide compensation that would not harm the community. However, over time, there was a change in the community's response to the development of BIL. Some factors that led to this change included the non-fulfilment of promises made by the government, recognition of rights, and dissatisfaction with the compensation given. Ultimately, Tanak Awu residents felt pressured by state and customary law in the BIL development process, and despite activities to seek resolution through the judiciary, many community claims were defeated. Although initially supportive, some Tanak Awu community members now feel they have become mere spectators in the BIL development process.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menggali perubahan respon masyarakat dari awal dukungan terhadap pembangunan hingga perubahan pandangan seiring dengan perkembangan proyek Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu Lombok Tengah. Menggunakan metode deksriptif-analitik dengan jenis penelitian kualitatif dan teori konflik sosial yang dipopulerkan oleh Karl Marx sebagai pisau bedah analisis serta melakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat dan aparatur desa di Tanak Awu, Lombok Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa awalnya, masyarakat Tanak Awu mendukung pembangunan BIL karena diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan. Selain itu, terdapat janji dari pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang tidak merugikan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan respon masyarakat terhadap pembangu­nan BIL. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan ini antara lain adalah tidak terpenuhinya janji yang diucapkan oleh pemerintah, pengakuan hak, dan ketidakpuasan terhadap besaran ganti rugi yang diberikan. Pada akhirnya, penduduk Tanak Awu merasa tertekan oleh hukum negara dan hukum adat dalam proses pembangunan BIL, dan meskipun ada aktivitas untuk mencari penyelesaian melalui badan peradilan, banyak gugatan masyarakat yang dikalahkan. Meskipun awalnya mendukung, beberapa anggota masyarakat Tanak Awu sekarang merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan BIL.
Co-Authors Adamu Abubakar Muhammad Apipuddin, Apipuddin Arif Sugitanata Dewi Hikmayatun Ulya Dwina Meisonya Fahrurrozi Jamaludin Jamaludin Jamaludin Jamaludin Jamaludin Jamaludin Jannatul Asmah Masnun Tahir Moh. Asyiq Amrulloh Muhammad Saleh Ramdani Abd Hafizh Teti Indrawati Purnamasari Tri Neneng Jafa Jafa