<![CDATA[Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan krisis moral, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional. Upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan hukum semata belum cukup efektif, karena akar masalahnya juga terkait dengan degradasi moral dan karakter bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peranan penting sebagai landasan moral dan ideologis dalam membentuk karakter antikorupsi melalui internalisasi nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai strategi pencegahan korupsi di Indonesia. Setiap sila Pancasila mengandung prinsip moral yang relevan bagi tata kelola pemerintahan yang bersih. Sila pertama menegaskan pentingnya ketakwaan dan tanggung jawab moral; sila kedua menanamkan kejujuran dan keadilan; sila ketiga menumbuhkan semangat persatuan di atas kepentingan pribadi; sila keempat menekankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan; dan sila kelima menegakkan keadilan sosial serta menolak penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi pedoman etis dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
