<![CDATA[Lembaga pendidikan islam seperti pesantren kini memiliki peran ganda. Selain berfokus pada aspek spiritual dan moral, pesantren juga mempunyai potensi strategis sebagai entitas hukum yang sah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, utamanya melalui pengembangan UMKM. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pesantren sebagai subjek hukum dalam kerangka hukum nasional, serta peranannya dalam mewujudkan nilai-nilai Hukum Ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada keadilan sosial, gotong royong, dan kemandirian ekonomi. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi literatur, ditemukan bahwa studi ini mengonfirmasi bahwa legitimasi hukum pesantren untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi telah dikuatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2019. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi aktor pendidikan, tetapi juga mitra strategis dalam penguatan UMKM berbasis komunitas. Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik ekonomi pesantren dapat menjadi model alternatif pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
