<![CDATA[Penelitian ini membahas penerapan prinsip proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam meninjau undang-undang sebagai mekanisme krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28. Artikel ini menganalisis bagaimana MK menerapkan prinsip ini melalui empat tahap utama: tujuan yang sah, kesesuaian, keharusan, dan keseimbangan (proportionalitas dalam arti sempit), dalam konteks pengujian undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Keputusan MK Nomor 22/PUU-XVIII/2020) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menggunakan analisis hukum normatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aturan-aturan tersebut telah diterapkan secara konsisten, termasuk tantangan seperti ketidakpastian hukum dan implikasi sosial-ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menggunakan prinsip proporsionalitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penerapannya belum sepenuhnya konsisten, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Rekomendasi dalam artikel ini mencakup kebutuhan akan standar yang lebih jelas dan perbandingan dengan praktik negara lain, seperti Jerman. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi pada diskusi akademis tentang penguatan hukum di era kontemporer.]]>
Copyrights © 2025
