<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan alasan pemberian kewenangan pemeriksaan keuangan kepada akuntan publik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta menelaah implikasinya terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa pelibatan akuntan publik dalam audit BUMN didorong oleh kebutuhan efisiensi, profesionalitas, dan percepatan pelaporan keuangan dalam konteks penerapan good corporate governance. Dari sisi yuridis, kewenangan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang memberikan ruang bagi audit eksternal. Namun, dari sisi konstitusional, muncul potensi disharmoni dengan Pasal 23E UUD 1945 yang menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan legitimasi dan akuntabilitas hasil audit, terutama ketika terjadi dualisme pemeriksaan antara BPK dan akuntan publik. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum melalui revisi peraturan perundang-undangan, penegasan batas kewenangan audit antara BPK dan akuntan publik, serta penerapan mekanisme joint audit yang terintegrasi secara digital untuk memperkuat transparansi dan koordinasi. Dengan demikian, keuangan negara yang dikelola oleh BUMN dapat diaudit secara profesional tanpa menghilangkan sifat publiknya dan tetap menjamin akuntabilitas negara kepada rakyat.]]>
Copyrights © 2026
