Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum UIR LAW REVIEW Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Magnum Opus JURNAL MERCATORIA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE International Journal of Business, Law, and Education Collegium Studiosum Journal Jurnal Konstitusi Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement PATTIMURA Legal Journal Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Ensiklopedia Research and Community Service Review Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata
Slamet Suhartono
Dosen Tetap Fakultas Hukum Untag Surabaya
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung Suhartono, Slamet
Jurnal Konstitusi Vol 12, No 3 (2015)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.859 KB) | DOI: 10.31078/jk1234

Abstract

In accordance with the decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013, the Constitutional Court is no longer authorized to resolve disputes on direct election results, because the provisions of Article 236C of Law Number 12 Year 2008 NRI are against the Constitution of 1945. Article 157 paragraph (1) Law No. 8 Year 2015 determines that the dispute settlement on direct election results become the authority of specialized judiciary. But before a specialized judiciary is formed, then the Constitutional Court is authorized to resolve disputes on direct election results. The authority of the Constitutional Court is the constitutional authority to fulfill temporary legal vacuum (rechtvakum). Therefore legislators should immediately establish a specialized judiciary which has the authority to resolve the disputes on direct election results.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA Suswantoro, Suswantoro; Suhartono, Slamet; Sugianto, Fajar
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.79 KB) | DOI: 10.30996/jhmo.v0i0.1768

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa KUHAP telah menjabarkan ketentuan-ketentuan yang menjadi hak tersangka dan upaya perlindungan hukum bagi tersangka menurut Hak Asasi manusia. Namun kewenangan yang diberikan KUHAP terhadap penyidik memberi keleluasaan kewenangan kepada Penyidik, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Interprestasi kewenangan sepenuhnya ada di penyidik. Dan dalam proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu maksimal penetapan status tersangka mulai dari penyidikan sampai pelimpahan perkara kepersidangan, sehingga status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Keleluasaan kewenangan penyidik dan tidak adanya batas waktu tercermin dalam Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Ketentuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dengan status tersangka pidana umum.Kata kunci: ketidakpastian hukum, jangka waktu, status tersangka
SKTS SEBAGAI LEGALITAS MIGRASI PLB Studi Kasus: Fenomena Kartu Identitas Ganda Kependudukan di Perbatasan Wilayah Indonesia-Malaysia Gustina, Sukmawaty Arisa; Suhartono, Slamet
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v13i25.2226

Abstract

Fenomena kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ganda bagi warga perbatasan kembali menjadi pemberitaan media cetak nasional. Penelitian ini berdasarkan studi literasi di 2 desa Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Fakta warga negara Indonesia inidisebabkan faktor ekonomi. Dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Malaysia, warga negara Indonesia dengan mudah bekerja di Malaysia. Faktor wilayah yang terisolir dan belum tersentuh pembangunan menjadi alasan mereka. Dan hal ini didukung jalur perjalanan lebih singkat dan mudah jika ke negara Malaysia. Kenyataan ini menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam melindungi dan menjamin warga negaranya. Program pemerataan pembangunan dan segala aspek yang menuntut peningkatan strategis program di wilayah perbatasan dirumuskan. Namun strategi membutuhkan waktu yang lama agar segera dinikmati warga diperbatasan Indonesia. Gagasan dalam aspek hukum tata negara dituangkan pada tulisan ini. Dengan memberikan kewenangan kepada pelaksana teknis pemerintahan diperbatasan sebagai solusi kongkrit saat ini. Salah satunya dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagai legalitas warga Penduduk Pelintas Batas. SKTS ini kemudian dapat diproses dan ditindaklanjuti pemerintah Malaysia dalam bentuk mengeluarkan ijin tinggal sementara dan bekerja di Malaysia. Dengan SKTS khusus ini,diharapkan dalam waktu jangka pendek permasalahan perbatasan akan dapat diselesaikan serta dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia di perbatasan wilayah negara.
HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA Suhartono, Slamet
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i2.2549

Abstract

Terminologi hukum positif sering digunakan secara bergantian dengan terminologi hukum yang berlaku saat ini. Namun menyamartikan hukum positif dengan hukum yang berlaku saat ini dirasa kurang tepat, sebab masing-masing terminologi memiliki pengertian yang berbeda. Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum. Hukum positif menghendaki adanya formalitas tertentu, sedangkan hukum yang berlaku saat ini lebih luas pengertiannya, karena didalamnya termasuk juga hukum positif, dan hukum yang tidak dipositifkan, seperti hukum adat dan hukum kebiasaan. Dalam penerapan hukum positif sering ditemukan adanya kekosongan norma, ketidakjelasan norma (norma samar), konflik norma, dan adakalanya norma-nor-ma yang sudah usang. Norma-norma demikian dapat menimbulkan diskresi yang dapat memicu pe-nyalahgunaan wewenang bagi pengambil keputusan. Masing-masing problem penerapan norma ter-sebut telah disediakan metode penyelesaian teoritiknya.
PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGEMUDI MELALUI MOBIL LAYANAN DAN SIM CORNER Suhartono, Slamet
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 21 (2015)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v11i21.443

Abstract

Abstract: In order to realize the welfare, the government continues its efforts to improve the public service, including the extension of a driver's license. Driver's license renewal service is done at counters the common crowd, like in the Mall, Supermarket, Roads, and so forth without being followed by the specified requirements, including not doing medical tests. In the perspective of elimination of administrative law requirements, in particular health condition is not in accordance with nature and permission functions. Because a person's health condition may change at any time decreased, and in a certain degree could endanger driving license holders, as well as other road user community. For the retest medis is essential in driver's license renewal.Key Word: driving license, health condition, endangering
DESENTRALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Suhartono, Slamet
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 18 (2013)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v9i18.278

Abstract

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 telah terjadi perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, dan sistem pemerintahan yang semula sentralistik ke dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Perubahan tersebut termasuk dalam konsepsi kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang semula terpusat, saat ini diserahkan kepada daerah bersamaan dengan dikeluarkanya UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan kewenangan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan peran aktif terhadap daerah dalam rangka mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, yang selama ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
PENGGUNAAN ALTERNATIEF DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH Suhartono, Slamet
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 14 (2011)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v7i14.264

Abstract

Alternative Dispute Resolution is a method that has many  advantages  compared  with setlement through the judiciary. In addition the process is quick, straight forward, low-cost, and more democratic, this method can also avoid the hostility  between the parties dispute. This method can remove the gap as the government's position is superior to the defendant as the plaintiff's society is moreinferior. Possible for use this method to settle disputes state administration, in asumtif and argumentative based for various reasons, namely the weakness methods of dispute resolution through court institutions, excess Alternative Dispute Resolution methods, the object of disputes, disputes charac-teristic state administration, the doctrine against the law, changes state paradigm, and the enactment of Law Number 30 of l999 on the Arbitrase, Law Number 25 of 2009 on the Public Service, and Law Number 38 of 2007 on Ombudsman.Keywords: dispute between people and government legal protection, alternative dispute resolution
KARAKTERISTIK PELAYANAN TAXI ONLINE TERHADAP KONSUMEN Tyas, Yessa Fitri Yaning; Suhartono, Slamet
Aksara Public Vol 3 No 3 (2019): Agustus (2019)
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini dapat di rumuskan masalah yaitu: Bagaimana karakteristik pelayanan taxi online terhadap konsumen dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang atas kerugian taxi online. Metode penelitiannya menggunakan hokum normative. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa konsumen memiliki beberapa kelurahan berupa ketidaknyamanan atas sikap driver yang tidak memiliki etika, baik secara verbal maupun perbuatan. Sikap ini akan menjurus pada potensi tindakan pelecehan dan tindakan amoral yang lain. Guna menghindari hal semacam itu, Gojek telah mengantisipasi dengan menerapkan standar operasional perusahaan (SOP), yang diantaranya adalah dilarang bicara basa-basi jika tidak didahului oleh konsumen, bersikap ramah secara sikap dan verbal, serta merespon pertanyaan dari konsumen jika ada. UU No.8 tahun 1999 juga mengatur hak konsumen secara jujur, sesuai dengan norma adil, dan tentu benar serta menghilangkan sikap diskriminatif
ANALISIS PUTUSAN NO.178/Pid Sus/2018/PN MR TERHADAP KASUS PENGGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO Siswandi, Lambang; Suhartono, Slamet; Herlin Setyorini, Erny
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics is a serious Nation problem and must be resolved immediately by the state and government. Considering that narcotics users are increasingly difficult to overcome, and most of the users are teenagers, so analyzing a study (Case Study) is needed. This study aims to understand and analyze the results of decision No.178 / Pid Sus / 2018 / PN MR against narcotics users in the Mojokerto District Court. The method used in this study uses normative legal research methods to test so that there is a theoretical relevance to the research methods needed. The approach taken by researchers is the Normative Approach and the Concept Theory Approach. Adjusting to the scope and identification of the problems that exist in this study, researchers used Primary Legal Materials obtained directly from the object of field research on the results of decision No. 178 / Pid Sus / 2018 / PN MR in the Mojokerto District Court, law books, Law no. 35 of 2009, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Secondary legal material in the form of literature and Tertiary studies as a guide and explanation of Primary and Secondary legal sources. After conducting research it was found that the decision No.178 / Pid Sus / 2018 / PN MR which was decided by the judge against narcotics users with the weight of evidence less than 1 gram should be rehabilitated instead of being convicted.
SUI GENERIS DALAM PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT BERDASARKAN PRINSIP DAN HUKUM RUANG ANGKASA Sartika Alamsyah, Dwi Putri; Suhartono, Slamet; Nasution, Krisnadi
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3643

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to produce a review related to the exertion of Sui generis Regime in the utilization of Geo Stationary Orbit based on the principles of space law which are examined by comparison of laws and needs between developed and developing countries. This provision was made to provide legal substance related to technical matters and exertion related to the exploration of existing territories in space encompassing the Geo Stationary Orbit slot, and spacecraft  skimming. Developing countries strive to be determined "distinctive legal regime" (Sui Generis Regime) against the Geo Stationary Orbit (GSO) which is a specialty or specificity of existing international legal regimes or has previously been regulated in order not to become a stand-alone law. Research used a normative research using Normative Juridical methods namely by conducting an assessment related to legal aspects or the existence of regulations regarding space surrounding the responsibility of the problem. This is done to obtain data and to be able to analyze the sui generis regime on the exertion of geostationary orbits by Indonesia. The research is more concern related reviews special legal regime on the use of orbital slots which will experience challenges both in juridical and non-juridical terms, with the relationship between international law, this happened because there was no principium load, canon rule, and technical mechanism towards the 1967 space rules amendment. The uncertainty of these rules, especially in the utilization of Geo Stationary Orbit is used as a guideline for the need for the Sui Generis Regime as a regulation for the utilization of GSO which is inseparable from the principiums of space law. This is strengthened to provide benefits in terms of juridical and non-juridical aspects in the use of Geo Stationary Orbit. And aims to use space fairly and toward the interest of every humanity now or future.Keyword: geo stationary orbit; sui generis regime; the principle of spaceAbstrakTujuan [enelitian yaitu untuk menghasilkan ulasan terkait penggunaan Sui generis Regime dalam penggunaan Geo Stationary Orbit berdasarkan prinsip-prinsip hukum ruang angkasa yang dikaji dengan perbandingan hukum dan kebutuhan antara negara maju dengan negara berkembang. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan subtansi hukum terkait hal-hal teknis dan penggunaan terkait ekplorasi wilayah yang ada di antariksa melingkupi slot Geo Stationary Orbit, serta peluncuran wahana antariksa. Negara-negara berkembang lebih mengupayakan agar dapat ditetapkannya “suatu rezim hukum khusus” (Sui Generis Regime) terhadap Geo Stationary Orbit (GSO) yang merupakan spesialisasi atau kekhususan dari rezim hukum internasional yang telah ada atau telah mengatur sebelumnya agar tidak menjadi hukum yang berdiri sendiri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pengkajian terkait aspek hukum atau adanya regulasi tentang ruang angkasa melingkupi tanggung jawab permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan agar dapat melakukan analisa sui generis regime terhadap pemanfaatan orbit geostationer oleh Indonesia. Penelitian lebih membahas ulasan terkait rezim hukum khusus berkaitan pemanfaatan  pada slot orbit akan mengalami tantangan baik dalam segi yuridis maupun non yuridis, dengan keterkaitan antara hukum internasional, hal ini terjadi karena tidak adanya muatan prinsip, aturan norma dan mekanisme teknis pada amandemen aturan luar angkasa 1967. Tidak tegasnya aturan tersebut terutama dalam penggunaan Geo Stationary Orbit dijadikan sebagai pedoman untuk perlunya Sui Generis Regime sebagai aturan penggunaan GSO yang tidak lepas dari prinsip-prinsip hukum ruang angkasa. Hal ini dikuatkan untuk memberikan keuntungan dari segi yuridis dan dari segi non yuridis dalam penggunaan Geo Stationary Orbit. Serta bertujuan untuk pemanfaatan ruang angkasa yang adil dan untuk kepentingan seluruh umat manusia sekarang ataupun masa yang akan datang.Kata kunci: geo stationary orbit; prinsip ruang angkasa; sui generis regime
Co-Authors Abidin, Raden Zainal Achmad Taufik Ahmad Mahyani Ardhiansyah, Hendra Yudha Arie Mangesti, Yovita Arizal Anwar, Arizal Budiarsih Budiarsih, Budiarsih Dillah, Fahrizal Duo Putra Njoto, Enricho Dwi Putri Sartik Erny Herlin Setyorini, Erny Herlin Fajar Sugianto Firmansyah, Idris Gunawan, Bambang Panji Gustina, Sukmawaty Arisa Hariyono, Didi Herlin Setyorini, Erny Herlyn Setyorini, Erny Hufron Hufron, Hufron Johanes Dipa Widjaya KHOIRUL ANAM Krisnadi Nasution Leonardus Bayu Agung Prakoso Mangesti, Yovita Arie Manurung, Saut Parulian Mardiwel, Mardiwel Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Munir, Miftahun Muntini, Muntini Purboyo, Ardi Putri, Karina Sari Wijayanto S Endang Prasetyawati Sartika Alamsyah, Dwi Putri Sepadawati, Diana Siswandi, Lambang Sjaifurrachman Sjaifurrachman Sri Murniati, Sri Sujono, Imam Suswantoro, Suswantoro Tomy Michael Tyas, Yessa Fitri Yaning Vitrianingsih, Yeni Yandri Radhi Anadi Yaqub Cikusin Yudistira, Rizal