<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri dan swasta, serta mengidentifikasi perbedaan pengelolaan dan faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, regulasi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan melalui pendanaan APBN, APBD, BOS, dan DAK, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang panjang, dan ketimpangan antarwilayah. Sekolah negeri cenderung terikat regulasi, sedangkan sekolah swasta lebih fleksibel namun terkendala dana. Faktor pendukung meliputi kebijakan desentralisasi, peran masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan strategi kolaboratif dan peningkatan efektivitas kebijakan untuk pemerataan kualitas pendidikan.]]>
Copyrights © 2025
