<![CDATA[Artikel ini membahas penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal di Indonesia. Dalam kerangka sistem keimigrasian nasional yang didasarkan pada prinsip selective policy, keberadaan orang asing di Indonesia harus memberikan manfaat serta tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, untuk menganalisis kelemahan normatif dan struktural dalam praktik pemberian dan pengawasan ITAS, khususnya dalam konteks pelanggaran oleh WNA yang menyalahgunakan status tinggalnya untuk aktivitas ilegal seperti prostitusi dan kejahatan siber. Temuan menunjukkan bahwa kendati regulasi telah menetapkan batasan tegas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi lintas lembaga dan minimnya integrasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi ITAS yang bersifat substantif, berbasis risiko, serta penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal untuk memastikan bahwa prinsip selective policy tidak hanya bersifat normatif, tetapi terwujud secara efektif dalam praktik keimigrasian Indonesia]]>
Copyrights © 2025
